Transformasi digital menjadi fokus utama dalam revisi UU Keimigrasian tahun 2024. Pemerintah mendorong penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi global. Keamanan negara tidak lagi bisa bergantung pada metode konvensional.
Pasal 72 menyebut bahwa data orang asing dapat dikumpulkan secara manual maupun elektronik. Ini menciptakan peluang untuk membangun database nasional yang terintegrasi. Koordinasi antara Imigrasi dan Kepolisian akan menjadi lebih efisien. Informasi real-time menjadi kekuatan utama.
 Teknologi akan digunakan untuk mendeteksi dan menganalisis pola pergerakan orang asing. Sistem ini dapat membantu identifikasi dini terhadap potensi pelanggaran. Pemerintah berusaha menciptakan sistem yang adaptif dan responsif. Investasi pada infrastruktur digital menjadi kebutuhan mutlak.
Dalam konteks pariwisata dan investasi, sistem digital juga mempercepat layanan keimigrasian. Wisatawan dan investor asing dapat diproses lebih cepat dan aman. Ini memberikan keuntungan ekonomi sekaligus menjaga keamanan. Kecepatan dan keamanan menjadi dua sisi yang saling melengkapi.
Teknologi juga berperan dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Setiap transaksi dan pengawasan akan terekam dalam sistem digital. Ini mengurangi risiko korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Aparat akan lebih mudah diawasi dan dipertanggungjawabkan.
Pemerintah perlu menyediakan pelatihan bagi petugas agar melek digital. SDM yang cakap teknologi menjadi faktor penentu keberhasilan sistem. Tanpa dukungan sumber daya manusia yang baik, teknologi tidak akan efektif. Oleh karena itu, modernisasi harus mencakup aspek SDM.
Ke depan, digitalisasi diharapkan menjadi tulang punggung sistem keimigrasian. Indonesia harus bersaing dengan negara lain dalam hal efisiensi dan keamanan. Reformasi teknologi akan memperkuat kedaulatan dan daya saing nasional. Ini adalah langkah strategis menuju sistem imigrasi yang modern dan tangguh.

⸻