Perlunya addressat putusan untuk tunduk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sistem hukum Indonesia menjadi penting untuk menjaga konsistensi, kepastian hukum, dan memperkuat supremasi hukum itu sendiri. MK sebagai lembaga negara yang memiliki wewenang dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan mengadili sengketa kewenangan antar lembaga negara, serta memutuskan pembubaran partai politik, memainkan peran penting dalam menjaga agar kebijakan negara selalu berlandaskan pada konstitusi. Oleh karena itu, putusan MK memiliki kedudukan yang sangat strategis dan wajib diikuti oleh semua pihak, termasuk para pihak yang terlibat dalam suatu perkara, baik itu pemerintah, lembaga negara, maupun individu yang menjadi pihak dalam suatu sengketa hukum.
Dasar hukum yang mendasari kewajiban untuk tunduk pada putusan MK tercantum dalam Pasal 24C UUD 1945, yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutuskan pembubaran partai politik, serta memutuskan perselisihan mengenai hasil pemilihan umum. Dalam pelaksanaan tugasnya, MK mengeluarkan putusan yang mengikat, yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Hal ini penting untuk menjaga integritas sistem hukum dan menegakkan supremasi hukum yang berlandaskan pada konstitusi.
Kepatuhan terhadap putusan MK menjadi esensial dalam sistem hukum Indonesia karena selain menjaga keabsahan produk hukum, putusan MK juga mencerminkan interpretasi konstitusional yang menjadi pedoman bagi penerapan hukum di Indonesia. Tanpa ada kepatuhan terhadap putusan MK, maka akan muncul ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum yang dapat berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan negara. Sebagai contoh, dalam perkara judicial review, jika sebuah undang-undang yang diuji di MK dianggap bertentangan dengan UUD 1945, maka undang-undang tersebut harus dicabut atau diperbaiki oleh legislatif. Kegagalan untuk mematuhi putusan ini akan mengarah pada terabaikannya norma hukum yang ada, menciptakan ketidakpastian hukum, dan mengurangi efektivitas peraturan yang ada di negara.
Selain itu, secara teori, kewajiban untuk tunduk pada putusan MK dapat dilihat dari perspektif teori negara hukum atau rule of law, yang menekankan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh negara atau penyelenggara negara harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Putusan MK merupakan bagian dari tindakan negara yang sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dalam konteks ini, ketundukan terhadap putusan MK adalah bagian dari upaya untuk memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang berada di luar hukum, baik itu pemerintah maupun individu. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa hukum harus berlaku untuk semua pihak secara adil dan tanpa pengecualian.
Pada praktiknya, meskipun ada kewajiban untuk mematuhi putusan MK, tidak jarang terdapat kasus di mana eksekusi atau penerapan putusan MK mengalami hambatan. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor politik, interpretasi yang berbeda terhadap putusan, atau ketidakmampuan lembaga negara untuk melaksanakan putusan tersebut. Oleh karena itu, dalam praktik hukum, penting untuk ada mekanisme pengawasan dan penegakan yang efektif untuk memastikan bahwa putusan MK benar-benar dilaksanakan dengan baik oleh semua pihak terkait, baik itu legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.
Kewajiban untuk tunduk pada putusan MK bukan hanya sekedar norma hukum, tetapi juga merupakan bagian dari komitmen negara dalam menjaga supremasi hukum, keadilan, dan kepastian hukum di Indonesia. Ini adalah prasyarat untuk terciptanya tata negara yang demokratis dan berkeadilan, di mana konstitusi menjadi pedoman utama dalam setiap pengambilan keputusan oleh lembaga negara. Oleh karena itu, kesadaran untuk mematuhi putusan MK harus menjadi bagian integral dari budaya hukum di Indonesia.
Geofani Milthree Saragih adalah seorang peneliti hukum dan alumni Magister Hukum Universitas Sumatera Utara (USU). Ia aktif menulis buku dan jurnal hukum dengan fokus pada isu-isu hukum, politik, ekonomi, serta dinamika sosial dan budaya. Dengan pendekatan analitis dan berbasis data, karyanya berkontribusi dalam pengembangan kajian hukum di Indonesia. Komitmennya dalam menyajikan analisis yang mendalam menjadikannya salah satu penulis yang konsisten dalam menggali berbagai aspek hukum dan kebijakan publik.
