Skandal Pertamina Terungkap: Direktur Jadi Tersangka Oplos Pertamax, Kerugian Negara Tembus Rp193 Triliun!

Home / Hukum Pidana / Skandal Pertamina Terungkap: Direktur Jadi Tersangka Oplos Pertamax, Kerugian Negara Tembus Rp193 Triliun!

Skandal Pertamina Terungkap: Direktur Jadi Tersangka Oplos Pertamax, Kerugian Negara Tembus Rp193 Triliun!

Junisyah Nasution, S.H

01 Mar 2025

Tersangka Kasus Korupsi Minyak Mentah Pertamina (Sumber Gambar: Dok Kejagung)

Kasus korupsi di tubuh PT Pertamina Patra Niaga tengah menjadi sorotan tajam, memicu keresahan masyarakat terkait mutu bahan bakar minyak (BBM) dan kepercayaan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berikut adalah rangkuman berita terkait Pertamina:

Dugaan Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah: Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Pertamina Patra Niaga terkait dengan tata kelola minyak mentah. Kasus ini diduga merugikan negara sebesar Rp193,7 triliun. Enam petinggi Pertamina telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina periode 2018-2023.
Isu Pertamax Oplosan: Kasus dugaan korupsi menyeret isu bahwa BBM jenis Pertamax dioplos dengan Pertalite, sehingga sejumlah konsumen merasa kecewa dan dirugikan.Konsumen yang memilih menggunakan Pertamax sejak lama merasa dibohongi oleh oknum. Mereka khawatir kualitas BBM yang tidak jelas dapat merusak mesin kendaraan.
Tanggapan Pertamina: Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso, mengklaim bahwa kasus dugaan korupsi di subholdingnya tidak merugikan masyarakat. Fadjar juga memastikan bahwa kualitas BBM yang dijual ke masyarakat telah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh Dirjen Migas (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau Kementerian ESDM).
Reaksi Pemerintah dan DPR: Kementerian BUMN merespons dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina (Persero). Anggota Komisi VI DPR menilai terungkapnya kasus dugaan korupsi menjadi momentum pembenahan perusahaan.
Dukungan untuk Pembenahan BUMN: Wakil Ketua Harian PKB, Najmi Mumtaza Rabbany, menyatakan dukungan agar Presiden Prabowo Subianto memanfaatkan momentum ini untuk membersihkan praktik korupsi di BUMN, terutama di Pertamina. Pembenahan di PT Pertamina diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik kepada BUMN.
Penyegelan SPBU: Bareskrim Mabes Polri bersama Menteri Perdagangan dan Pertamina menyegel sebuah SPBU di Sukabumi, Jawa Barat, karena ditemukan adanya praktik kecurangan dalam takaran BBM.
Pengembangan Energi Hidrogen: Pemerintah Indonesia menyiapkan enam Stasiun Pengisian Bahan Bakar Hidrogen (SPBH) di Jabodetabek melalui kerjasama dengan PLN dan Toyota untuk mendukung energi hijau.