Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menerima kunjungan silaturahmi Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Teungku Malik Mahmud Al Haythar beserta rombongan di kediaman dinas Mendagri, Jakarta, pada Sabtu, 12 Juli 2025. 

Dalam pertemuan tersebut, Tito Karnavian dan Wali Nanggroe Malik Mahmud berdiskusi secara intensif mengenai arah pembangunan Aceh di bidang ekonomi, pendidikan, sosial budaya, serta tata kelola pemerintahan daerah. Pembahasan ini menjadi penting untuk memastikan pemanfaatan dana otsus yang efektif dan tepat sasaran.

Wali Nanggroe menyoroti bahwa dana otsus yang telah dikucurkan sejak 2008 hingga 2025 belum memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Aceh. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya pengawasan yang lebih ketat agar anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) benar-benar digunakan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Mendagri Tito Karnavian menyatakan dukungan penuh terhadap upaya penguatan kelembagaan Lembaga Wali Nanggroe dari aspek struktur, perencanaan, anggaran, hingga evaluasi kinerja. Ia menilai peran Wali Nanggroe sangat strategis sebagai pemersatu rakyat Aceh dan otoritas adat yang independen, bukan sebagai lembaga politik maupun pemerintahan.

Selain itu, Tito Karnavian membahas optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Aceh. Ia menggarisbawahi pentingnya tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel sebagai kunci keberhasilan peningkatan PAD.

Dalam kesempatan itu, Mendagri juga menyarankan agar Wali Nanggroe bersama Gubernur Aceh melakukan audiensi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto untuk membahas dana otsus Aceh secara lebih komprehensif. Ia mencontohkan pola pengalokasian dana otsus di Papua yang menggunakan skema block grant dan earmarking sebagai alternatif model yang dapat diterapkan di Aceh.

Rombongan Wali Nanggroe yang hadir antara lain anggota Majelis Tuha Peut sekaligus Guru Besar UIN Ar-Raniry Syahrizal Abbas, Staf Khusus Wali Nanggroe Urusan Diplomasi dan Kerja Sama Luar Negeri Mohammad Raviq, Kepala Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Abdullah Hasbullah, serta Kepala Subbagian Program dan Perencanaan Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe T. Ambral Ponda.

Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi dan sinergi antara pemerintah pusat melalui Kemendagri dan lembaga adat Aceh dalam rangka mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan di Aceh.

Mendagri menegaskan komitmennya untuk terus mendukung penguatan peran Wali Nanggroe dan peningkatan kesejahteraan rakyat Aceh melalui kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal.

Dengan agenda yang komprehensif tersebut, pertemuan Mendagri dan Wali Nanggroe pada Juli 2025 diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam mengawal dana otsus dan mempercepat pembangunan Aceh secara menyeluruh dan berkelanjutan.