Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diajukan untuk merevisi UU Kejaksaan, UU TNI, dan UU Polri menuai kritik keras dari berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa dan koalisi sipil. Mereka menilai bahwa revisi ini berpotensi memberikan kewenangan berlebihan kepada lembaga-lembaga tersebut, sehingga mengancam kebebasan sipil dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Kritik terhadap RUU Polri meliputi kekhawatiran akan adanya perluasan kewenangan polisi dalam mengontrol konten media sosial, yang berpotensi membatasi ekspresi masyarakat di ruang siber.RUU Kejaksaan menuai sorotan karena berpotensi memberikan kewenangan lebih kepada Jaksa atas nama asas dominus litis, termasuk hak imunitas. Hal ini dikhawatirkan dapat mengganggu keteraturan penegakan hukum dan tumpang tindih dengan kewenangan instansi lain. Rencana revisi UU TNI dianggap berbahaya karena berpotensi memberikan ruang bagi militer untuk kembali masuk dalam penegakan hukum seperti masa lalu, yang belum tunduk pada peradilan umum. Penambahan kalimat pada Pasal 47 ayat (2) juga membuka peluang bagi prajurit aktif untuk mengisi jabatan di semua kementerian atau lembaga. Koalisi masyarakat sipil menilai bahwa penambahan kewenangan ini tidak sejalan dengan upaya perbaikan institusi penegak hukum. Mereka menyoroti kasus-kasus penyalahgunaan wewenang yang melibatkan berbagai lembaga penegak hukum, seperti kasus korupsi yang melibatkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari dan mantan Kepala Basarnas Henri Alfiandi.

Sumber:

1. https://news.detik.com/berita/d-7788832/koalisi-sipil-tolak-revisi-uu-tni-di-dpr-potensi-kembalikan-dwifungsi-abri
2. https://www.jpnn.com/news/koalisi-masyarakat-sipil-kritik-wacana-penambahan-kewenangan-polri-kejaksaan-dan-tni
3. https://mu4.co.id/tolak-revisi-uu-tni-polri-dan-kejaksaan-bem-gelar-aksi-indonesia-gelap-ini-13-tuntutannya/
4. https://imparsial.org/revisi-uu-tni-uu-polri-dan-uu-kejaksaan-akan-persempit-ruang-gerak-masyarakat/
5. https://www.metrotvnews.com/read/N9nC2qJg-revisi-uu-kejaksaan-diprotes-kejagung-dominus-litis-norma-universal
6. https://news.detik.com/berita/d-7784300/imparsial-kritik-ruu-tni-polri-dan-kejaksaan-ruang-gerak-rakyat-terdampak
7. https://sultra.bpk.go.id/penolakan-revisi-uu-tni-polri-kian-deras/
8. https://news.detik.com/berita/d-7783230/amiruddin-kritik-revisi-uu-tni-polri-dan-kejaksaan-harus-hati-hati
9. https://rmol.id/politik/read/2025/02/22/657284/revisi-uu-tni-dan-uu-kejaksaan-ancam-supremasi-sipil