Reshuffle kabinet selalu menjadi momen penting dalam politik Indonesia. Ia dipandang sebagai alat koreksi presiden terhadap kinerja para pembantunya. Harapan publik sederhana: presiden melakukan evaluasi jujur, lalu berani mengambil keputusan untuk mengganti menteri yang dianggap gagal, lemah, atau bermasalah secara etika.

Namun, reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto akhir-akhir ini justru menimbulkan kekecewaan. Alih-alih menghadirkan gebrakan politik yang tegas, reshuffle itu terasa setengah hati. Beberapa pos menteri diganti, beberapa wajah baru masuk, tetapi figur-figur kunci yang notabene ketua umum partai tetap dipertahankan.

Padahal, publik sudah lama mengkritik sejumlah menteri yang memiliki masalah serius, mulai dari kinerja hingga persoalan etik. Pertanyaan yang berulang muncul: mengapa Prabowo tidak berani menyentuh para ketua umum partai di kabinetnya?

Jawaban yang sering dilontarkan para pengamat adalah realitas politik. Kabinet Prabowo adalah kabinet koalisi besar, dengan banyak partai yang merasa punya hak setara atas kekuasaan. Posisi ketua umum partai di kabinet bukan sekadar jabatan menteri, melainkan simbol eksistensi partai dalam pemerintahan.

Mencopot mereka berarti menantang keseimbangan koalisi, bahkan berpotensi memicu perpecahan. Bagi presiden, risiko politiknya terlalu besar. Stabilitas pemerintahan bisa terganggu jika partai pendukung merasa diabaikan.

Namun, jika kita kembali kepada teks konstitusi, alasan itu tidak sepenuhnya dapat diterima. Pasal 17 ayat (2) UUD 1945 dengan tegas menyatakan: “Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.” Hak prerogatif ini memberikan keleluasaan penuh kepada presiden. Artinya, presiden tidak boleh dikungkung oleh kepentingan politik semata.

Di sini muncul dilema: apakah hak prerogatif dijalankan demi menjaga stabilitas politik, ataukah demi menegakkan integritas pemerintahan?

Jika reshuffle hanya menyasar menteri-menteri yang tidak punya “backing” politik kuat, sementara para ketua umum partai dibiarkan, maka reshuffle itu kehilangan substansinya. Publik akan melihatnya sebatas kosmetik kekuasaan: wajah kabinet memang berubah, tetapi jantung persoalan tetap sama.

Seorang presiden seharusnya berani menegakkan standar ganda: kinerja dan etika. Menteri yang gagal secara teknis harus dievaluasi, tetapi pejabat yang bermasalah secara moral juga patut dicopot. Tanpa itu, reshuffle tidak lebih dari sandiwara politik.

Kasus Bahlil: Bayang-Bayang Etika

Nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Bahlil Lahadalia kembali disebut-sebut. Ia pernah terseret dalam kontroversi akademik: gelar doktor yang dimilikinya dipertanyakan keabsahannya. Meski isu ini sempat meredup, publik masih bertanya-tanya: sampai di mana penyelesaiannya?

Dalam perspektif etika publik, isu gelar akademik yang meragukan bukan masalah sepele. Jabatan publik adalah amanah yang menuntut integritas tinggi. Gelar akademik yang diperoleh secara tidak sah atau meragukan bukan hanya menipu publik, tetapi juga menodai prinsip clean government.

Etika publik bukan sekadar norma sosial. Dalam hukum tata negara, etika pejabat negara melekat pada prinsip good governance. Transparansi, akuntabilitas, dan integritas bukan hanya jargon, melainkan standar yang mengikat.

Regulasi nasional sebenarnya sudah menekankan hal ini. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) menegaskan bahwa setiap pejabat pemerintahan wajib menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), termasuk asas kecermatan, keterbukaan, dan akuntabilitas.

Lebih jauh lagi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme juga memandatkan agar penyelenggara negara memiliki integritas dan moralitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Mahkamah Konstitusi pun dalam Putusan Nomor 81/PUU-IX/2011 menegaskan pentingnya integritas penyelenggara negara. MK menyatakan bahwa “integritas dan moralitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari syarat menjadi penyelenggara negara.” Dengan demikian, pejabat yang tersangkut persoalan etika akademik sejatinya tidak layak dipertahankan.

Indonesia sudah terlalu sering mencatat preseden buruk: pejabat bermasalah tetap dipertahankan demi kompromi politik. Dari masa ke masa, praktik ini melahirkan budaya impunitas politik.

Ketika presiden membiarkan menterinya yang bermasalah bertahan, pesan yang sampai ke publik jelas: kekuasaan lebih penting daripada moralitas. Ini adalah preseden berbahaya. Generasi muda akan menilai, jabatan bisa diraih bukan karena integritas, melainkan karena posisi politik.

Padahal, di tengah krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yang dibutuhkan justru ketegasan moral. Publik mendambakan teladan, bukan sekadar kompromi.

Memang benar, hak prerogatif presiden bersifat absolut. Namun, absolut bukan berarti tanpa batas. Dalam demokrasi, setiap keputusan politik harus bisa dipertanggungjawabkan.

Presiden seharusnya menjelaskan kepada publik alasan reshuffle. Siapa yang diberhentikan, mengapa diberhentikan, siapa yang dipertahankan, dan atas dasar apa. Transparansi semacam ini bukan untuk mempermalukan, melainkan untuk menjaga akuntabilitas.

Sayangnya, tradisi ini belum tumbuh di Indonesia. Reshuffle sering dilakukan secara tiba-tiba, dengan alasan yang tidak pernah dijelaskan secara rinci. Akibatnya, publik hanya bisa menduga-duga. Politik menjadi ajang spekulasi, bukan transparansi.

Keberanian yang Diharapkan

Reshuffle setengah hati yang terjadi saat ini menjadi cermin keberanian politik yang hilang. Presiden Prabowo, yang dikenal tegas dalam pidatonya, tampak berhitung terlalu banyak ketika berhadapan dengan realitas politik.

Padahal, keberanian inilah yang justru menentukan warisan politik seorang presiden. Jika Prabowo berani mencopot ketua umum partai yang bermasalah, ia akan dikenang sebagai presiden yang menegakkan integritas. Namun jika ia terus memilih kompromi, publik akan melihat pemerintahannya tidak lebih dari lanjutan budaya lama: kekuasaan di atas etika.

Reshuffle kabinet bukan sekadar pergantian orang, melainkan refleksi arah politik sebuah pemerintahan. Jika reshuffle hanya dijalankan setengah hati, maka pemerintahan ini kehilangan kesempatan emas untuk memperbaiki wajahnya di mata rakyat.

Presiden Prabowo perlu diingatkan: hak prerogatif bukan hanya hak, tetapi juga tanggung jawab moral. Dalam negara hukum demokratis, hukum dan etika tidak boleh dipisahkan.

Maka, reshuffle setengah hati bukan hanya soal politik pragmatis, tetapi juga ancaman terhadap legitimasi etis sebuah pemerintahan. Jika presiden terus mengabaikan integritas para menterinya, terutama mereka yang bermasalah secara etik seperti kasus Bahlil, maka bukan tidak mungkin kepercayaan publik akan semakin terkikis.

Negara hukum tidak boleh tunduk pada kompromi politik. Sebab, sekali etika dikorbankan demi stabilitas, maka yang tersisa hanyalah kekuasaan tanpa kepercayaan.