Pemerintah Indonesia melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjadi salah satu tokoh yang ingin digaet bergabung dalam Tim Reformasi Kepolisian yang sedang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pengumuman ini disampaikan Prasetyo dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/9). “Jadi, berkenaan dengan komite reformasi kepolisian, memang itu bagian dari komitmen pemerintah, komitmen Bapak Presiden dan saat ini sedang dalam proses meminta kesediaan para tokoh untuk berkenan bergabung di komite tersebut. Termasuk salah satunya Mahfud MD,” ujarnya.

Langkah pembentukan Tim Reformasi Kepolisian ini merupakan wujud perhatian pemerintah terhadap langkah perbaikan dan evaluasi menyeluruh pada institusi Polri. Prasetyo menegaskan, “Tentunya kita semua sangat mencintai institusi kepolisian, namun ada beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan dan evaluasi. Ini hal biasa bagi seluruh institusi.”

Presiden Prabowo sebelumnya menginstruksikan pembentukan tim sebagai respon atas dinamika dan tantangan yang dihadapi Polri dalam menjaga keamanan nasional sekaligus memastikan profesionalisme dan akuntabilitas institusi kepolisian semakin baik.

Dalam pembentukan komite ini, pemerintah berupaya mengajak tokoh-tokoh nasional yang memiliki kapasitas, integritas, dan rekam jejak kuat dalam bidang hukum, keamanan, dan reformasi. Mahfud MD, yang pernah menjabat Menko Polhukam selama pemerintahan Presiden Joko Widodo dari 2019-2024, dianggap memiliki pengalaman strategis dan kredibilitas tinggi untuk ikut berkontribusi.

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, juga menguatkan kabar ini dengan menyatakan bahwa Presiden Prabowo tengah merampungkan surat keputusan presiden (Keppres) sebagai landasan resmi pembentukan Tim Reformasi Polri. “Komisi ini akan lebih jauh dari Kompolnas dan bertugas melakukan pengkajian ulang terhadap kedudukan, ruang lingkup tugas, dan kewenangan Polri,” ujar Yusril.

Prasetyo menghimbau kepada publik untuk menunggu pengumuman resmi anggota penuh komite, yang menurutnya akan dilaksanakan dalam waktu dekat, kemungkinan pekan ini. “Sekarang sedang disusun, dan kami meminta kesediaan tokoh-tokoh bergabung,” jelasnya.

Sejumlah spekulasi sempat muncul bahwa Mahfud MD dapat ditunjuk sebagai ketua Tim Reformasi Kepolisian. Namun, Istana menegaskan belum ada penetapan ketua tim. “Belum ditunjuk ketuanya, baru disusun anggotanya,” kata Prasetyo saat ditanyai isu tersebut.

Pembentukan Tim Reformasi Kepolisian ini dipandang sebagai momentum penting untuk meneguhkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan kepolisian yang modern, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Rencana reformasi mencakup penguatan sistem pengawasan internal, peningkatan profesionalisme anggota, hingga perbaikan prosedur penegakan hukum agar lebih humanis dan sesuai konstitusi.

Selain Mahfud MD, pemerintah diduga mengajak sejumlah tokoh dengan latar belakang keilmuan dan pengalaman beragam, mulai dari akademisi, praktisi hukum, hingga tokoh masyarakat sipil, untuk mendapatkan perspektif luas dalam menyusun rekomendasi dan kebijakan reformasi kepolisian.

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai kritik dan tuntutan reformasi telah disuarakan masyarakat terkait sejumlah isu yang mencuat dalam institusi Polri, mulai dari dugaan pelanggaran hak asasi manusia hingga praktik korupsi dan kekerasan berlebihan dalam penegakan hukum.

Pemerintah menilai reformasi menyeluruh menjadi keharusan untuk mengembalikan kepercayaan publik sekaligus memperkuat peran Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Tim ini akan bertugas merumuskan kebijakan strategis dan rekomendasi reformasi yang akan diajukan langsung kepada Presiden.

Yusril Ihza Mahendra menambahkan bahwa Tim Reformasi ini diperkirakan memiliki masa tugas tertentu untuk melakukan pengkajian mendalam dan melaporkan hasilnya secara berkala. “Tim ini akan mengawal proses reformasi dari hulu hingga hilir secara sistematis,” katanya.

Pemerintah meminta seluruh warga negara untuk mendukung dan menyukseskan proses reformasi ini, agar Polri semakin dipercaya sebagai institusi yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab.