Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan memisahkan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menjadi dua kementerian yang terpisah. Rencana ini diungkapkan oleh Yusril Ihza Mahendra setelah pertemuannya dengan Prabowo, di mana Yusril ditunjuk untuk menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menyampaikan bahwa Kemenko Polhukam yang selama ini ada akan dipecah menjadi dua entitas, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, serta Kementerian Koordinator Bidang Hukum dan HAM. Informasi ini disampaikan oleh Yusril kepada para wartawan pada hari Senin (14/10/2024).

Kajian pemisahan ini telah dilakukan oleh pihak Prabowo dalam waktu yang cukup lama. Pemisahan tersebut bertujuan agar fokus kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum dan HAM lebih spesifik dalam mengurus pembangunan dan penegakan hukum, tanpa terpengaruh oleh urusan politik dan keamanan yang selama ini juga berada di bawah Kemenko Polhukam. Langkah ini dinilai akan memperkuat kapasitas pemerintah dalam menangani persoalan hukum dan HAM secara lebih terarah dan terfokus.

Selain itu, Kemenko Hukum dan HAM nantinya akan bertanggung jawab dalam mengoordinasikan berbagai kementerian dan lembaga yang berhubungan langsung dengan hukum, termasuk bidang keimigrasian dan lembaga pemasyarakatan. Dalam penjelasan Yusril, urusan-urusan ini akan dikelola secara khusus oleh Kemenko Hukum dan HAM, sehingga tercipta koordinasi yang lebih baik. Tugas-tugas seperti pengawasan imigrasi dan lembaga pemasyarakatan juga akan dipisahkan dari Kementerian Hukum dan HAM, dan diatur oleh Kementerian Koordinator yang baru.

Pada hari yang sama, beberapa tokoh politik terlihat menghadiri pertemuan dengan Prabowo di kediamannya di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan. Pertemuan ini menarik perhatian publik, karena terkait dengan kemungkinan penempatan mereka dalam kabinet baru Prabowo-Gibran. Beberapa tokoh yang hadir antara lain Nusron Wahid, Saifullah Yusuf, Yandri Susanto, Fadli Zon, Prasetyo Hadi, Natalius Pigai, dan Maruar Sirait.

Setelah pertemuan singkat tersebut, beberapa tokoh mulai meninggalkan lokasi, termasuk Nusron Wahid dan Saifullah Yusuf. Nusron mengungkapkan bahwa ia diminta oleh Prabowo untuk berdiskusi mengenai kontribusinya dalam pemerintahan mendatang. Pertemuan ini dilaporkan berlangsung dalam suasana santai, di mana Prabowo menanyakan kesiapan Nusron untuk membantu pemerintahan. Sementara itu, Saifullah Yusuf menyebutkan bahwa Prabowo ingin mengintegrasikan data dari Kementerian Sosial menjadi lebih terorganisir. Ia juga telah menerima tawaran untuk bergabung dalam kabinet, namun belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai posisi yang akan diembannya.

Dengan adanya pertemuan tersebut, spekulasi publik mengenai susunan kabinet Prabowo-Gibran semakin menguat, dan beberapa tokoh politik terus disorot mengenai peran mereka dalam pemerintahan mendatang.