Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara 126/PUU-XXII/2024 yang menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah (Pilkada) harus segera diulang dalam waktu paling lama satu tahun setelah kotak kosong menang serta mengubah desain surat suara untuk calon tunggal, menunjukkan adanya komitmen kuat untuk memperbaiki dan memodernisasi mekanisme pemilihan kepala daerah di Indonesia. Keputusan ini sangat relevan dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi yang berlandaskan pada keadilan, keterbukaan, dan akuntabilitas. Salah satu hal yang paling mencolok dalam putusan MK adalah keharusan untuk melaksanakan pemilihan ulang setelah kotak kosong menang dalam Pilkada, yang menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi ketidakpastian atau kekosongan dalam proses demokrasi. Ketika hasil Pilkada menghasilkan situasi di mana tidak ada pasangan calon yang terpilih karena kotak kosong unggul, hal tersebut menunjukkan adanya ketidakpuasan yang mendalam di kalangan masyarakat terhadap calon yang tersedia. Oleh karena itu, keputusan MK untuk segera melaksanakan Pilkada ulang paling lambat satu tahun setelah pemungutan suara menunjukkan langkah yang tepat dalam upaya memastikan bahwa rakyat tetap memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka secara sah dan sahih, dan tidak dibiarkan tanpa pemimpin yang terpilih sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Keputusan ini sekaligus memastikan bahwa proses Pilkada tidak terhambat oleh situasi yang tidak memadai atau tidak ada pasangan calon yang memenuhi harapan masyarakat, dengan adanya jangka waktu satu tahun yang ditetapkan oleh MK untuk menyelenggarakan kembali pemilihan. Dengan demikian, keputusan ini berfungsi untuk menstabilkan kondisi pemerintahan daerah yang seharusnya dipimpin oleh kepala daerah yang terpilih melalui proses yang sah. Dalam perspektif hukum konstitusional, ini adalah langkah konkret untuk menjaga keberlanjutan pemerintahan yang sah dan mencegah adanya ketidakpastian hukum yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan daerah.
Selain itu, perubahan desain surat suara yang mengharuskan adanya kolom pilihan “setuju” atau “tidak setuju” terhadap pasangan calon tunggal juga patut diapresiasi sebagai langkah inovatif untuk meningkatkan partisipasi aktif pemilih dalam pemilihan. Dalam sistem pemilihan calon tunggal yang sebelumnya tidak memberi kesempatan bagi pemilih untuk menyatakan pendapat mereka selain memilih calon tunggal tersebut, sistem baru ini memberikan ruang untuk ekspresi suara pemilih yang lebih transparan dan lebih menggambarkan kehendak rakyat. Pembaruan desain surat suara ini akan memungkinkan pemilih untuk tidak hanya memberikan suara secara pasif, tetapi juga memiliki hak untuk tidak setuju jika mereka merasa pasangan calon yang dihadirkan tidak memenuhi harapan mereka. Hal ini dapat mengurangi potensi kecurigaan terhadap integritas proses pemilihan kepala daerah, terutama di daerah-daerah dengan calon tunggal yang sebelumnya hanya memiliki opsi memilih atau tidak memilih tanpa ruang untuk menyatakan ketidaksetujuan secara eksplisit. Oleh karena itu, dengan adanya kolom untuk menyatakan “setuju” atau “tidak setuju”, ini merupakan terobosan yang berorientasi pada peningkatan kualitas demokrasi dan pengakuan terhadap hak konstitusional pemilih.
Namun demikian, keputusan MK untuk memberlakukan perubahan desain surat suara baru ini pada Pilkada Serentak 2029, mengingat persiapan logistik Pilkada Serentak 2024 yang sudah berjalan, adalah langkah yang sangat bijaksana. MK menyadari bahwa perubahan mendasar dalam sistem pemilu memerlukan waktu yang cukup untuk persiapan dan distribusi logistik yang matang, agar tidak mengganggu pelaksanaan Pilkada yang telah direncanakan. Ini menunjukkan bahwa MK memperhitungkan kondisi praktis dalam melaksanakan keputusan hukumnya, serta memberikan waktu yang cukup bagi penyelenggara pemilu untuk menyesuaikan administrasi Pilkada dengan perubahan yang diperlukan.
Pada dasarnya, Putusan MK ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis pelaksanaan Pilkada, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan yang lebih besar dalam konteks penyelenggaraan demokrasi. Dengan memastikan bahwa Pilkada diulang setelah kotak kosong menang, serta menyediakan desain surat suara yang memungkinkan pemilih untuk menyatakan pendapat mereka terhadap calon tunggal, MK telah mempertegas komitmennya untuk menjaga integritas sistem pemilu di Indonesia. Keputusan ini juga memberikan landasan hukum yang kuat untuk pelaksanaan Pemilu yang lebih representatif dan inklusif, dengan menghormati hak-hak konstitusional setiap pemilih untuk memilih secara bebas dan tidak terbatas pada pilihan yang sudah tersedia. Adanya jaminan untuk melaksanakan Pilkada ulang serta desain surat suara yang lebih partisipatif memberikan kepercayaan lebih kepada masyarakat bahwa sistem demokrasi di Indonesia terus berkembang dan dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan masyarakat dalam konteks pemilihan kepala daerah.
Geofani Milthree Saragih adalah seorang peneliti hukum dan alumni Magister Hukum Universitas Sumatera Utara (USU). Ia aktif menulis buku dan jurnal hukum dengan fokus pada isu-isu hukum, politik, ekonomi, serta dinamika sosial dan budaya. Dengan pendekatan analitis dan berbasis data, karyanya berkontribusi dalam pengembangan kajian hukum di Indonesia. Komitmennya dalam menyajikan analisis yang mendalam menjadikannya salah satu penulis yang konsisten dalam menggali berbagai aspek hukum dan kebijakan publik.
