Jakarta 17 Februari 2025

– Sejumlah aktivis pendidikan mengungkapkan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah terkait pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pernyataan yang disampaikan di hadapan publik, mereka menyoroti ketidakmerataan fasilitas pendidikan dan buruknya komunikasi kebijakan yang dianggap tidak transparan.

Setelah 100 hari kerja Kabinet Merah Putih, tingkat kepuasan masyarakat hanya mencapai 8,9%. Aktivis menilai bahwa masyarakat merasa ditipu oleh kebijakan yang tidak berpihak, terutama dalam hal anggaran pendidikan. Mereka menekankan bahwa biaya operasional perguruan tinggi, beasiswa, dan KIP Kuliah tidak boleh dikurangi, sesuai dengan pernyataan tegas Presiden.

Meskipun ada rencana untuk menerima perwakilan dari mahasiswa yang melakukan demonstrasi, informasi tersebut belum jelas. Presiden menegaskan bahwa isu pemotongan beasiswa dan biaya operasional perguruan tinggi adalah tidak benar dan tidak boleh dilakukan.

Di sisi lain, aktivis juga mengkritik program makan bergizi gratis di Papua, yang dianggap tidak efektif. Mereka menyatakan bahwa meskipun ada program tersebut, banyak anak yang tidak mendapatkan makanan yang cukup karena orang tua mereka kehilangan pekerjaan akibat pemotongan anggaran.

Pernyataan ini mencerminkan keresahan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada pendidikan dan kesejahteraan rakyat. Aktivis menyerukan agar pemerintah lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan memastikan bahwa hak-hak pendidikan dan kesejahteraan tidak terabaikan.

Krisis ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dari pemerintah untuk memperbaiki situasi pendidikan dan kesejahteraan di Indonesia.