portalhukumid
Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) yang akan menjadi dasar hukum bagi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) kini akan diserahkan ke Kementerian Sekretariat Negara (Mensesneg). Proses serah terima ini dilakukan oleh Kepala Danantara, Muliaman Hadad, bersama Wakil Kepala Danantara, Kaharuddin Djenod, kepada Mensesneg, Prasetyo Hadi, pada pagi hari ini, Jumat (29/11/2024).
Menurut Anton Pripambudi, Kepala Komunikasi Danantara, pihak Danantara telah melakukan kajian mendalam terhadap payung hukum tersebut. Dengan adanya kepastian hukum melalui PP dan Perpres yang telah disiapkan, diharapkan Badan Pengelola Investasi ini dapat segera memulai operasionalnya untuk mengelola berbagai aset BUMN yang akan menjadi tanggung jawabnya. Anton menambahkan bahwa seluruh analisis terkait kecukupan peraturan perundang-undangan telah dilakukan dengan seksama, sehingga langkah untuk melaksanakan operasional Danantara dapat dilaksanakan dalam waktu dekat.
Pada saat yang sama, pimpinan Danantara tengah menyelesaikan finalisasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BPI Danantara. Setelah pengesahan PP dan Perpres, SOTK ini akan diajukan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) untuk mendapatkan persetujuan resmi. Muliaman Hadad sebelumnya menerima pesan dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar peluncuran Danantara dilakukan dengan segera namun tetap dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi. Meski demikian, Muliaman tidak dapat memastikan kapan waktu yang tepat untuk peluncuran Danantara, karena hal tersebut bergantung pada keputusan waktu yang diambil oleh Prabowo.
