Jaksa Penuntut Umum (JPU) memberikan respons terhadap vonis 6,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis dalam kasus korupsi pengelolaan komoditas timah. Sebelumnya, JPU menuntut agar Harvey dijatuhi hukuman 12 tahun penjara, denda Rp 1 miliar, dan uang pengganti Rp 210 miliar. Namun, keputusan hakim memberikan hukuman yang lebih ringan, membuat JPU mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya. Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, menyatakan bahwa pihaknya masih mengevaluasi keputusan tersebut dan memiliki waktu tujuh hari untuk memutuskan apakah akan mengajukan banding atau menerima putusan.

JPU menegaskan bahwa tuntutan yang diajukan didasarkan pada pertimbangan hukum yang matang, dengan mengingat kerugian negara sebesar Rp 300 triliun akibat tindakan Harvey. Meskipun ada faktor yang meringankan, seperti statusnya sebagai pelanggar pertama dan tanggung jawab keluarga, JPU berpendapat bahwa dampak negatif dari tindakannya jauh lebih besar. Oleh karena itu, mereka merasa hukuman yang dijatuhkan tidak mencerminkan seriusnya pelanggaran tersebut.

JPU juga menekankan bahwa meskipun Harvey tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan di PT Refined Bangka Tin (RBT), ia tetap terlibat dalam mendukung kegiatan pertambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah. Dalam pandangan JPU, tindakan ini merupakan bagian dari jaringan korupsi yang lebih besar dan harus dihukum setimpal. Mereka khawatir bahwa vonis yang ringan ini dapat memberikan preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia.

Keputusan ini juga menuai reaksi dari masyarakat dan aktivis anti-korupsi, yang merasa hukuman yang dijatuhkan tidak sesuai dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan. Di tengah upaya pemerintah memberantas korupsi, JPU berharap keputusan akhir tentang langkah hukum selanjutnya dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

JPU berkomitmen untuk transparan dalam setiap langkah hukum yang diambil, dan Kejaksaan Agung berencana merilis pernyataan resmi dalam waktu dekat untuk menjelaskan alasan di balik keputusan mereka. Keputusan apakah akan mengajukan banding atau tidak akan menjadi momen penting dalam kasus ini, dengan dampak signifikan terhadap persepsi publik tentang keadilan dan penegakan hukum di Indonesia. Kejagung diharapkan dapat mengambil langkah strategis agar penanganan kasus korupsi semakin serius dan memberi efek jera pada pelaku kejahatan serupa di masa depan.