Nadia Nurhalija, S.HBupati Pati, Sudewo, menjadi sorotan publik setelah kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen pada tahun 2025. Kenaikan tajam ini memicu kemarahan warga yang berencana menggelar demo besar-besaran untuk menolak kebijakan tersebut. Menanggapi aksi rencana warga, Sudewo sempat membuat pernyataan yang terkesan menantang masyarakat agar mendatangkan massa dalam jumlah besar mulai dari 5.000 hingga 50.000 orang ke kantor Pemkab Pati, dengan mengatakan dia tidak akan gentar dan tidak akan mengubah keputusannya.
Pernyataan menantang warga ini viral di media sosial dan meningkatkan tensi, sehingga masyarakat mulai menggalang dana dan logistik untuk aksi unjuk rasa yang direncanakan berlangsung pada 13 Agustus 2025. Namun, sempat terjadi kericuhan saat Satpol PP melakukan penyitaan paksa barang-barang donasi di posko penggalangan aksi di depan kantor bupati.
Setelah beredar luas dan mendapat sorotan tajam, Bupati Sudewo akhirnya meminta maaf atas pernyataannya yang dianggap menantang warga. Dalam video permintaan maaf yang diunggah pada 7 Agustus 2025, ia menjelaskan bahwa tak bermaksud menantang rakyat dan berharap agar demo berjalan lancar dan benar-benar menyampaikan aspirasi yang murni. Sudewo juga berjanji akan meninjau ulang kebijakan kenaikan PBB jika memang masyarakat merasa terbebani secara sosial dan politik, serta membuka komunikasi untuk koordinasi penyesuaian.
Lebih lanjut, setelah berbagai penolakan dan kritik dari publik, termasuk ancaman dan aksi unjuk rasa, Bupati Pati membatalkan kenaikan tarif PBB 250 persen dan berkomitmen mengembalikan sisa uang pajak bagi masyarakat yang sudah terlanjur membayar. Keputusan ini diambil untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif, sembari mengajak masyarakat bersatu dalam memajukan daerah.
Sumber :
https://tirto.id/kronologi-warga-pati-bupati-ricuh-buntut-pajak-250-hfol
