Menteri Kebudayaan Fadli Zon menuai kritik keras dari berbagai pihak setelah menyatakan bahwa peristiwa pemerkosaan massal dalam Tragedi Mei 1998 hanyalah rumor dan tidak memiliki bukti yang kuat. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah wawancara yang kemudian memicu reaksi dari organisasi masyarakat sipil, aktivis perempuan, dan lembaga negara independen seperti Komnas Perempuan. 

Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas, yang terdiri dari 547 organisasi dan individu, mengecam pernyataan Fadli Zon sebagai bentuk manipulasi dan pengaburan sejarah. Koalisi menilai pernyataan tersebut melecehkan upaya pengungkapan kebenaran atas tragedi kemanusiaan, khususnya kekerasan seksual terhadap perempuan dalam peristiwa Mei 1998.

Komnas Perempuan secara tegas mengkritik pernyataan Fadli Zon yang menyangkal adanya kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan massal, dalam kerusuhan Mei 1998. Lembaga ini menilai pernyataan tersebut melemahkan upaya pemulihan dan keadilan bagi para penyintas kekerasan seksual. 

Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani, menyatakan bahwa pernyataan Fadli Zon seperti menyiram bensin ke dalam api kebencian berbasis ras dan etnis. Ia mengingatkan bahwa delapan rekomendasi penting dari Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) terkait peristiwa tersebut belum ditindaklanjuti, termasuk penyelidikan lanjutan dan perlindungan bagi korban serta saksi. 

Peneliti sejarah dan aktivis Reformasi 1998, Ita Fatia Nadia, menegaskan bahwa pernyataan Fadli Zon adalah dusta publik yang mengingkari fakta sejarah. Fakta pemerkosaan massal terhadap perempuan Tionghoa pada Mei 1998 telah tercatat dalam Buku Sejarah Nasional Indonesia dan diakui secara resmi oleh Presiden BJ Habibie setelah menerima laporan TGPF. 

Laporan TGPF yang dibentuk pemerintah pada 1998 mengungkapkan adanya kekerasan seksual yang sistematis, dengan 85 kasus kekerasan seksual termasuk 52 kasus pemerkosaan. Temuan ini telah menjadi dasar pembentukan Komnas Perempuan sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap kekerasan berbasis gender dan etnis.

Aktivis perempuan dan mantan Ketua Komnas Perempuan, Kamala Chandrakirana, menyebut pernyataan Fadli Zon sebagai bagian dari budaya penyangkalan (culture of denial) yang masih hidup dalam birokrasi dan elit pemerintahan Indonesia. Pernyataan tersebut bertentangan dengan fakta sejarah dan laporan resmi yang telah diakui oleh pemerintah dan lembaga internasional. 

Laporan khusus PBB yang disampaikan oleh Radhika Coomaraswamy pada akhir 1998 juga menguatkan bukti bahwa kekerasan seksual dalam kerusuhan Mei 1998 bersifat tersebar luas dan dilakukan secara sistematis. Korban mengalami teror dan ancaman agar tidak melapor, yang mendorong etnis Tionghoa meninggalkan Indonesia. 

Fadli Zon sendiri mengaku belum membaca secara utuh draf revisi buku sejarah Indonesia dan menganggap peristiwa tersebut masih bisa diperdebatkan. Namun, klaimnya yang menyangkal pemerkosaan massal dinilai gagal memahami kekhususan kekerasan seksual dan menunjukkan sikap nir-empati terhadap korban. 

Kritik terhadap pernyataan Fadli Zon menegaskan pentingnya pengakuan atas fakta sejarah kekerasan seksual dalam Tragedi Mei 1998 sebagai bagian dari upaya keadilan dan pemulihan bagi para korban. Penyangkalan terhadap fakta tersebut berpotensi memperpanjang impunitas dan mengancam keberlanjutan proyek kebangsaan yang berlandaskan kebenaran sejarah.