Prabowo menyatakan komitmennya untuk menghapus sistem outsourcing dalam peringatan Hari Buruh di Lapangan Monas, Jakarta pada hari ini (Kamis, 01/05/2025). Pernyataan ini disambut meriah oleh ribuan buruh yang hadir dalam acara tersebut.Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya akan mengambil langkah tegas untuk mewujudkan penghapusan demi melindungi hak-hak pekerja. 

Sebagai langkah awal, Prabowo mengumumkan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.Dewan ini akan bertugas memberikan nasihat kepada presiden dalam merumuskan kebijakan terkait ketenagakerjaan, termasuk hak dan perlindungan bagi para pekerja. Dewan ini juga akan bertugas menganalisis dan merancang mekanisme yang tepat untuk transisi menuju penghapusan outsourcing. 

Prabowo menyadari bahwa proses penghapusan outsourcing harus dilakukan secara bertahap dan mempertimbangkan iklim investasi yang ada.Ia menekankan perlunya menjaga keseimbangan antara perlindungan hak-hak buruh dan kepentingan investor2. Prabowo mengingatkan bahwa tanpa investasi, tidak akan ada pabrik, dan tanpa pabrik, buruh tidak bisa bekerja. 

“Kita ingin menghilangkan outsourcing. Namun, kita juga harus realistis. Kita perlu menjaga kepentingan para investor. Tanpa investasi, tidak akan ada pabrik, dan tanpa pabrik, buruh tidak bisa bekerja,” jelas Prabowo.Ia meminta semua pihak untuk bekerja sama dalam mencari solusi terbaik. 

Meskipun berkomitmen untuk menghapus outsourcing secepatnya, Prabowo meminta semua pihak untuk tetap realistis dan menjaga kepentingan investor. Ia menegaskan bahwa jika investor tidak berinvestasi, tidak akan ada pabrik dan pekerja tidak akan memiliki pekerjaan. Oleh karena itu, Prabowo mengajak semua pihak untuk bekerja sama. 

Tentunya kebijakan ini harus juga mempertimbangkan saya serap angkatan kerja dan kemungkinan peningkatan jumlah PHK. Data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menunjukkan bahwa terdapat 18.610 pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) antara Januari hingga Februari 2025 dengan Jawa Tengah mencatatkan angka PHK tertinggi, dengan sekitar 57,4% atau 10.677 pekerja. 

Dengan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dan komitmen untuk secara bertahap menghapus outsourcing, Prabowo berharap dapat menciptakan kondisi kerja yang lebih adil dan sejahtera bagi seluruh pekerja di Indonesia. Prabowo juga akan mengadakan pertemuan di Istana Bogor dengan 150 pimpinan buruh dan 150 pemimpin perusahaan untuk membahas masalah ini lebih lanjut.