Selamat Datang di portalhukum.id
Hukum Tata Negara
Menhan Sjafrie Mengungkapkan Wacana Personil TNI Mengisi Pos Di 15 Kementerian
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin baru-baru ini mengungkapkan bahwa ada 15 kementerian dan lembaga yang dapat dijabat oleh prajurit TNI aktif tanpa harus mengundurkan diri atau…
Tuntut Mekanisme Adil Dalam Royalti Lagu, Sejumlah Artis Membuat Gugatan Ke Mahkamah...
Sejumlah artis Indonesia telah mengajukan gugatan judicial review terkait pemberian royalti hak pertunjukan. Gugatan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan melibatkan beberapa nama besar…
Panglima Agus Subiyanto: Prajurit TNI Harus Mengundurkan Diri Jika Menduduki Jabatan Sipil
Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto menegaskan prajurit aktif yang kini menjabat di instansi dan lembaga lain harus pensiun dini atau mengundurkan diri. “Jadi, prajurit TNI…
Pakar Hukum Tata Negara: Pentingnya Kehadiran Kepala Daerah dalam Retret Pemerintah
Jakarta – Dalam diskusi mengenai pentingnya retret bagi kepala daerah, Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, menekankan bahwa kehadiran kepala daerah dalam kegiatan tersebut sangat…
Dana Tidak Mencukupi, Sejumlah PSU Terancam Tidak Optimal!
Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang menghadapi tantangan besar terkait anggaran untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di berbagai daerah, pasca-keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengketa…
MK Memutuskan Sengketa Pilkada. Sebagian Isi Gugatan Dikabulkan
Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini telah menyelesaikan serangkaian sidang sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, yang menghasilkan sejumlah putusan penting dengan implikasi signifikan bagi…
Mengenal Trias Politica Yang Belakangan Ini Goyang Karena Presiden Mengumpulkan Hakim MA
Trias Politica, yang berasal dari bahasa Yunani dan bermakna “politik tiga serangkai,” adalah konsep fundamental dalam ilmu politik yang menekankan pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga…
Bermula 24 Februari, MK Lakukan Pembacaan Putusan final Sengketa Pilkada.
Mulai 24 Februari 2025, Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan akhir sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. MK telah mendengarkan keterangan saksi dan ahli untuk…
AMPHURI Menolak RUU Haji yang Melegalkan Umrah Mandir
Komisi VIII DPR sedang membahas RUU tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. Revisi ini dilakukan untuk merespons…
MK Tolak Uji Materil Pasal 118 Huruf e UU Desa: Kepastian Hukum...
Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini memutuskan untuk menolak permohonan uji materiil terhadap Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas…
