portalhukumid
Sean ‘Diddy’ Combs kini menghadapi masalah hukum yang baru setelah hakim menolak permintaan tim pengacaranya untuk menerapkan perintah larangan bicara. Hakim Arun Subramanian dari New York menegaskan bahwa tidak ada cukup bukti untuk mendukung klaim adanya pelanggaran dari pihak pemerintah, meskipun tim hukum Diddy berpendapat sebaliknya.
Perintah larangan bicara yang diminta merupakan langkah hukum untuk melarang pihak-pihak tertentu, termasuk pengacara, pejabat pemerintah, atau media, untuk membagikan informasi tertentu kepada publik. Tujuan dari perintah ini adalah untuk melindungi integritas proses hukum dan memastikan tidak ada informasi yang bocor yang dapat mempengaruhi keadilan dalam persidangan.
Dalam keputusan yang disampaikan, Hakim Subramanian menegaskan bahwa tidak ada kesalahan yang ditemukan sejauh ini. “Ini tidak didasarkan pada temuan bahwa telah terjadi pelanggaran. Pengadilan belum membuat keputusan terkait tuduhan yang diajukan oleh terdakwa mengenai kebocoran informasi dalam kasus ini,” ungkapnya. Meskipun demikian, perintah tersebut dimaksudkan untuk mencegah potensi gangguan terhadap proses pengadilan yang adil di masa mendatang.
Sebelumnya, tim hukum Diddy telah mengajukan permintaan untuk mengeluarkan perintah yang melarang karyawan pemerintah membocorkan informasi kepada media. Mereka berargumen bahwa kebocoran tersebut merugikan hak Diddy untuk mendapatkan pengadilan yang fair. Tim pembela dan penuntut telah berdiskusi untuk mencapai kesepakatan mengenai ketentuan perintah ini, tetapi gagal menemukan bahasa yang disepakati. Akhirnya, masing-masing pihak mengajukan proposalnya sendiri.
Dalam dokumen yang diajukan pekan lalu, tim hukum Diddy merujuk pada sebuah artikel dari New York Post yang mengutip sumber dari penegak hukum federal yang terlibat dalam penyelidikan. Sumber tersebut mengungkapkan informasi mengenai dugaan perilaku tidak pantas Diddy. Hakim Subramanian mengindikasikan bahwa jika pernyataan itu benar berasal dari agen yang terlibat, maka tindakan tersebut tidak dapat diterima.
Hakim Subramanian juga menginstruksikan pemerintah untuk memberitahu semua pihak yang terlibat dalam kasus ini mengenai kewajiban mereka sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan menyerahkan salinan perintah pengadilan kepada mereka. “Pengadilan akan mengambil tindakan yang diperlukan jika terdapat pelanggaran terhadap aturan,” tegasnya.
Di sisi lain, permintaan tim Diddy untuk mengadakan sidang bukti terkait dugaan pelanggaran oleh pemerintah masih menunggu keputusan. Mereka menuduh bahwa pemerintah telah membocorkan materi yang berkaitan dengan dewan juri sejak bulan Maret, termasuk rekaman video dari tahun 2016 yang ditayangkan oleh CNN, yang menunjukkan Diddy menyerang mantan pacarnya, Cassie Ventura.
Diddy sendiri ditangkap pada 16 September 2024 di sebuah hotel di Manhattan dan didakwa dengan beberapa tuduhan serius, termasuk perdagangan manusia, pemerasan, dan eksploitasi prostitusi. Saat ini, ia ditahan di Pusat Penahanan Metropolitan di Brooklyn dan terus menegaskan bahwa ia tidak bersalah atas semua tuduhan yang dihadapinya. Proses hukum ini semakin menyoroti ketegangan antara hak individu dan transparansi dalam sistem peradilan.
