Jakarta, 17 April 2025 — Presiden terpilih Prabowo Subianto angkat suara terkait kasus suap yang menyeret sejumlah hakim, termasuk dari Mahkamah Agung. Dalam pernyataannya, Prabowo menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus menyerukan perlunya reformasi menyeluruh terhadap sistem hukum di Indonesia.

“Ini bukan hanya persoalan individu yang menyalahgunakan kekuasaan, tapi sudah menyentuh akar sistem yang harus dibenahi,” ujar Prabowo saat menghadiri acara dialog kebangsaan di Jakarta, Kamis pagi.

Pernyataan tersebut merespons operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa hari lalu, yang mengungkap praktik suap dalam penanganan sejumlah perkara di tingkat kasasi. Kasus ini menambah panjang daftar pelanggaran etik dan pidana di tubuh lembaga peradilan.

Prabowo menegaskan bahwa reformasi hukum akan menjadi salah satu agenda prioritas pemerintahannya ke depan. “Hukum adalah fondasi negara. Kalau keadilan bisa dibeli, maka rakyat kehilangan kepercayaan pada negara,” ucapnya dengan nada tegas.

Ia juga mendorong semua lembaga penegak hukum—KPK, Mahkamah Agung, Kejaksaan, hingga Kepolisian—untuk membuka diri terhadap evaluasi internal dan perbaikan sistem. “Transparansi dan integritas harus menjadi nilai utama dalam setiap lembaga hukum,” lanjutnya.

Pakar hukum tata negara, Prof. Maria Sarwono, menyambut baik pernyataan Prabowo namun mengingatkan bahwa reformasi hukum tidak cukup hanya dengan retorika. “Diperlukan komitmen politik yang kuat dan dukungan dari legislatif agar perubahan sistemik benar-benar terjadi,” ujarnya.

Di sisi lain, masyarakat sipil dan pegiat antikorupsi berharap agar kasus ini tidak berhenti pada individu pelaku semata, tetapi juga mengungkap jaringan dan budaya korupsi yang telah lama mencemari institusi peradilan.

Dengan sorotan publik yang semakin tajam dan desakan dari berbagai pihak, skandal suap hakim kali ini bisa menjadi momentum penting untuk membenahi wajah hukum Indonesia yang kerap dinilai tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

Sumber :

Prabowo Fokus Tata Hukum Nasional, Respons Kasus Suap Hakim Jadi Sorotan