Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengungkapkan dampak dari kebijakan pemangkasan anggaran yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Hal ini tercantum dalam Laporan Kinerja BPK untuk Tahun Anggaran 2024.

Kebijakan efisiensi anggaran menjadi salah satu dari sepuluh tantangan masa depan yang diidentifikasi oleh BPK dalam rangka menjaga efektivitas dan kualitas kinerjanya. Dalam laporan tersebut, BPK menyatakan bahwa pelaksanaan efisiensi anggaran berpotensi menyebabkan berkurangnya cakupan pemeriksaan yang dapat dilakukan. “Pelaksanaan efisiensi anggaran akan berdampak pada penurunan lingkup pemeriksaan yang akan dilakukan oleh BPK,” demikian tertulis dalam Laporan Kinerja 2024 yang dikutip pada Rabu, 12 Maret 2025.

Oleh karena itu, BPK menegaskan pentingnya strategi yang cermat dalam menentukan prioritas pemeriksaan agar efisiensi anggaran tidak berdampak signifikan terhadap efektivitas pengawasan keuangan negara. Sebagai lembaga negara yang memiliki tugas utama dalam melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan negara, BPK menyatakan akan lebih selektif dalam memilih objek pemeriksaan. Pemeriksaan akan difokuskan pada objek-objek yang secara tegas telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa akuntabilitas keuangan negara tetap terjaga.

Dalam menjalankan tugasnya, BPK telah menetapkan beberapa pemeriksaan yang menjadi prioritas utama. Pemeriksaan yang akan mendapat perhatian utama meliputi audit terhadap Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Pemda), pemeriksaan penggunaan Dana Bantuan Partai Politik (Banparpol), audit terhadap penyelenggaraan ibadah haji, pemeriksaan penyelenggaraan Pemilu, pengawasan terhadap penggunaan dana subsidi, serta audit atas program Public Service Obligation (PSO).

Setelah menyelesaikan prioritas utama tersebut, BPK juga akan melakukan pemeriksaan kinerja serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT). Pemeriksaan ini akan difokuskan pada objek pemeriksaan yang memiliki dampak strategis terhadap program prioritas pemerintah. Menurut laporan BPK, pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang besar dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Dengan strategi ini, BPK berharap tetap dapat menjalankan fungsinya secara optimal meskipun menghadapi tantangan pemangkasan anggaran. Lembaga ini berkomitmen untuk terus meningkatkan efektivitas pengawasan keuangan negara agar kebijakan efisiensi tidak mengurangi kualitas pemeriksaan dan tetap menjamin pengelolaan keuangan negara yang transparan serta akuntabel.