Usulan Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin, untuk menggunakan dana zakat dalam pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai kontroversi di kalangan anggota DPR dan masyarakat. Banyak pihak menilai usulan tersebut tidak tepat dan melenceng dari prinsip-prinsip penggunaan zakat yang telah ditetapkan.

Usulan Sultan B Najamudin muncul di tengah upaya pemerintah untuk melaksanakan program MBG yang ditujukan untuk menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat. Namun, anggota Komisi II DPR, Mohammad Toha, menilai bahwa penggunaan dana zakat untuk mendanai program ini adalah kesalahan besar. Dia menegaskan bahwa DPR telah menganggarkan Rp 71 triliun untuk MBG selama enam bulan dan menambahkan bahwa penggunaan dana zakat seharusnya diperuntukkan bagi delapan kategori penerima yang jelas, seperti fakir, miskin, dan amil zakat.Toha berpendapat bahwa mengalihkan dana zakat untuk program MBG dapat memicu kebingungan dan salah paham di masyarakat. “Apa kita tega mengkategorikan semua pelajar yang menjadi sasaran MBG itu fakir atau miskin?” ujarnya.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), AM Putranto, juga menolak usulan tersebut dengan menyebutnya “sangat memalukan.” Dia menjelaskan bahwa pemerintah telah memiliki alokasi anggaran sendiri untuk program MBG dan tidak perlu mengambil dari dana zakat. Putranto menegaskan bahwa penggunaan dana zakat tidak seharusnya digunakan untuk mendanai program pemerintah.

Dari sisi akademis, Prof. Muhammad Maksum, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, menekankan bahwa zakat memiliki karakteristik dan hukum tersendiri yang berbeda dari bentuk filantropi lainnya. Dia mengingatkan bahwa peruntukan zakat harus sesuai dengan ketentuan syariah dan tidak dapat digunakan sembarangan.

Beberapa anggota DPR lainnya juga memberikan usulan alternatif untuk pembiayaan program MBG, seperti menggunakan dana infak atau cukai rokok. Irma Suryani, salah satu anggota DPR, menyarankan agar dana cukai rokok yang mencapai Rp 150 triliun per tahun dialokasikan untuk program ini.