portalhukumid
Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenkopolkam) Lodewijk Freidrich Paulus menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak termasuk dalam delapan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo. Ia meminta Badan Intelijen Negara (BIN) untuk melaksanakan operasi intelijen terpadu guna mengawasi Pilkada 2024. Permintaan ini disampaikan Lodewijk saat memimpin rapat koordinasi mengenai persiapan Pilkada Serentak 2024 di Kemenko Polhukam pada Rabu (30/10/2024), yang dihadiri oleh berbagai kementerian dan lembaga terkait.
Lodewijk menekankan pentingnya menjaga agar Pilkada tidak menimbulkan konflik, sehingga program-program pemerintah dapat berjalan lancar. Ia berharap penyelenggara dan seluruh pihak terkait dapat memantau langsung proses Pilkada di lapangan.
Mengenai daerah-daerah rawan, Lodewijk menjelaskan bahwa setiap lembaga telah memetakan risiko dengan tiga kategori: tinggi, sedang, dan rendah. Di Papua, misalnya, ada empat provinsi yang masuk kategori rawan tinggi, di mana masih terdapat masalah sosial yang memerlukan perhatian. Ia mencontohkan pembangunan food estate di Merauke yang perlu didukung agar Pilkada dan proyek tersebut dapat berjalan seimbang.
Lodewijk juga meminta BIN untuk membangun sistem peringatan dini (early warning system) melalui operasi intelijen terpadu, yang akan meningkatkan deteksi dan pencegahan potensi konflik. Ia mengingatkan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) serta TNI-Polri selama Pilkada, yang merupakan aspek vital dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.
Setelah rapat koordinasi, para menteri dan kepala lembaga akan bertemu dengan Menko Polkam untuk melakukan evaluasi terakhir dan merencanakan kunjungan ke lapangan guna memastikan kesiapan aparat dan penyelenggara pemilu pada hari pemungutan suara.
