Portal Hukum
Direktur Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK, Budi Waluya, baru saja dilantik sebagai Penjabat (Pj) Bupati Ciamis. Selain Budi, ada dua direktur lain dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang juga ditunjuk untuk mengemban tugas sebagai penjabat kepala daerah.
Dalam keterangan pers yang disampaikan kepada wartawan pada Jumat, 1 November 2024, Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa Budi Waluya adalah salah satu dari tiga pegawai KPK yang akan menjalankan tugas ini.
Dua direktur lainnya adalah Edi Suryanto, yang menjabat sebagai Direktur Korsup Wilayah IV KPK dan akan dilantik sebagai Pj Wali Kota Pontianak. Selanjutnya, ada Herda Helmijaya, yang menjabat sebagai Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK, yang akan diangkat sebagai Pj Bupati Nagakeo.
Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) KPK, Zuraida Retno, menyatakan rasa syukur atas penunjukan tersebut, yang merupakan kepercayaan langsung dari Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Zuraida memastikan bahwa tugas yang diemban sebagai penjabat kepala daerah tidak akan mengganggu posisi mereka di KPK. Ia menjelaskan bahwa selama penugasan, tanggung jawab mereka di KPK akan dialihkan kepada pelaksana harian (Plh) yang ditunjuk.
“Berdasarkan surat keputusan, ketiga pejabat tersebut akan tetap menjabat di KPK, namun sementara tugas mereka di KPK akan diserahkan kepada pelaksana harian. Setelah penugasan sebagai penjabat kepala daerah selesai, mereka akan kembali ke posisi mereka di KPK,” jelas Zuraida, menegaskan bahwa penugasan ini dilakukan untuk memastikan tidak ada tumpang tindih dalam fungsi mereka di dua posisi tersebut.
Penunjukan ini merupakan langkah strategis dari pemerintah untuk memastikan pengelolaan daerah yang efektif sambil tetap menjaga integritas dan komitmen KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia.
Sumber:
https://news.detik.com/berita/d-7618238/tiga-direktur-kpk-jadi-pj-kepala-daerah-ini-daftarnya
Berfokus pada penyediaan informasi terkini dan komprehensif mengenai berbagai isu hukum, regulasi, dan kebijakan di Indonesia.
