Pakar hukum dari Universitas Lampung (Unila), Hieronymus Soerjatisnanta, mengungkapkan bahwa Ketua Mahkamah Agung (MA), Sunarto, sebaiknya menolak permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh terpidana Mardani H Maming. Menurutnya, alasan penolakan tersebut berlandaskan pada ketiadaan novum baru dalam kasus yang berkaitan dengan korupsi izin usaha pertambangan (IUP) itu.

Hieronymus menekankan pentingnya sikap tegas dari Hakim Agung Sunarto dalam menyikapi permohonan PK Mardani H Maming, terutama setelah ia resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menjabat sebagai Ketua MA periode 2024-2029. Ia percaya bahwa kapasitas Sunarto dalam memeriksa perkara hukum dan menegakkan keadilan akan menjadi pegangan penting dalam pengambilan keputusan tersebut.

Dia menjelaskan bahwa dalam proses peninjauan kembali, adanya novum—atau bukti baru—merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi. Jika tidak terdapat bukti baru yang kuat, maka putusan PK tersebut dapat dipastikan akan ditolak. “PK bukanlah suatu proses yang sederhana. Tanpa novum yang mendukung, keputusan lama tidak akan tergantikan,” ungkap Hieronymus saat dihubungi oleh wartawan pada Selasa, 22 Oktober 2024.

Hieronymus juga mengungkapkan keyakinannya bahwa Sunarto, yang dikenal memiliki integritas tinggi, akan mengambil keputusan yang tepat dengan menolak PK tersebut. Menurutnya, latar belakang Sunarto yang sebelumnya banyak berkecimpung di Badan Pengawasan MA RI menunjukkan bahwa ia adalah sosok yang profesional dan rendah hati. Dia berharap agar Sunarto dapat terus menegakkan nilai-nilai luhur dan sesuai dengan blue print reformasi birokrasi di MA, serta menjaga kredibilitas lembaga hukum tersebut di mata publik.

Sumber:
https://www.jpnn.com/news/prabowo-melantik-ketua-ma-sunarto-pengamat-hukum-ingatkan-soal-ini