Bahasa memegang peran yang sangat penting dalam ranah politik sebagai instrumen untuk membentuk persepsi dan memengaruhi perilaku. Seperti yang telah dijabarkan, bahasa bukan semata-mata sebagai alat komunikasi, melainkan juga merupakan strategi yang dipergunakan oleh para politisi untuk mencapai tujuan mereka. Para politisi secara cermat memilih kata-kata dan narasi yang dirancang secara strategis untuk memanipulasi persepsi publik terhadap isu tertentu. Melalui bahasa, mereka mampu memperkenalkan sebuah isu sebagai permasalahan yang mendesak atau justru meredam perhatian terhadapnya.

Seni retorika sering digunakan untuk membangkitkan emosi seperti harapan, ketakutan, atau kemarahan. Propaganda, yang sering kali menggunakan bahasa persuasif, bertujuan untuk membangun dukungan atau melemahkan posisi lawan. Pemilihan terminologi tertentu dalam membingkai isu memiliki kemampuan untuk mempengaruhi cara masyarakat memandangnya. Sebagai contoh, istilah “reformasi pajak” memiliki nuansa positif jika dibandingkan dengan “pengurangan pajak untuk kalangan kaya.”Slogan, jargon, dan frasa tertentu sering digunakan oleh partai politik untuk menciptakan identitas yang khas, memperkuat loyalitas basis pendukung, dan membedakan diri dari pesaing.

Bahasa mampu mempengaruhi tindakan kolektif, baik melalui ajakan langsung dalam pidato maupun melalui media sosial. Dengan menggunakan bahasa yang sarat emosi, politisi mampu menggerakkan masyarakat untuk mendukung atau menentang kebijakan tertentu. Seperti yang diungkapkan oleh Bizzell & Herzberg (1990), retorika memainkan peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Pemanfaatan bahasa yang efektif memungkinkan terciptanya komunikasi yang mendorong partisipasi politik secara bersama-sama, menjadikan bahasa sebagai salah satu komponen utama dalam sistem demokrasi modern.

Sementara itu, penggunaan bahasa dalam konteks diplomasi sering kali terabaikan, padahal memiliki peran yang sangat signifikan dalam membangun dan memelihara hubungan antarnegara. Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, melainkan juga sebagai cerminan dari budaya, nilai, dan identitas tiap negara. Dalam ranah diplomasi, pemilihan kata yang tepat mampu memengaruhi hasil dari negosiasi dan kerjasama internasional. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai aspek hukum terkait penggunaan bahasa dalam diplomasi menjadi sangat penting untuk dipahami.

Salah satu hal yang perlu dipahami adalah bahwa diplomasi tidak hanya beroperasi dalam ranah politik, melainkan juga melibatkan aspek hukum internasional. Dalam konteks ini, terdapat berbagai instrumen hukum internasional yang mengatur hubungan antarnegara, termasuk penggunaan bahasa. Sebagai contoh, Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961 mencakup berbagai ketentuan yang relevan terkait pelaksanaan tugas diplomatik, termasuk aspek bahasa. Dalam Pasal 27, misalnya, disebutkan bahwa negara penerima wajib menghormati bahasa dan kebiasaan negara pengirim. Hal ini menunjukkan pentingnya saling menghormati bahasa dalam interaksi diplomatik.

Di samping itu, penggunaan bahasa dalam diplomasi juga berkaitan erat dengan konsep kedaulatan negara. Kedaulatan negara memberikan wewenang kepada setiap negara untuk menentukan bahasa resmi yang akan digunakan dalam setiap urusan, termasuk dalam ranah diplomasi. Negara memiliki hak untuk menolak penggunaan bahasa tertentu jika dianggap tidak sesuai dengan kepentingan nasionalnya.

Namun, dalam prakteknya, penggunaan bahasa Inggris sebagai lingua franca sering kali menjadi pilihan utama dalam komunikasi diplomatik internasional. Hal ini menimbulkan berbagai tantangan, terutama bagi negara-negara yang tidak memiliki penguasaan bahasa Inggris yang baik. Dalam konteks ini, diperlukan upaya untuk mendidik diplomat dan pegawai pemerintahan mengenai pentingnya penguasaan bahasa asing agar dapat berkomunikasi secara efektif di forum-forum internasional.

Lebih lanjut, aspek hukum yang perlu diperhatikan adalah perjanjian internasional yang dapat mempengaruhi penggunaan bahasa dalam diplomasi. Sebagai contoh, dalam beberapa perjanjian bilateral atau multilateral, terdapat ketentuan yang secara eksplisit menyebutkan bahasa yang akan digunakan dalam dokumen resmi atau perundingan. Dalam hal ini, penggunaan bahasa harus sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh semua pihak yang terlibat. Jika tidak, hal ini dapat menimbulkan sengketa hukum yang berkaitan dengan interpretasi dan pelaksanaan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dan menyetujui bahasa yang akan digunakan dalam setiap perjanjian.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah etika komunikasi dalam diplomasi. Penggunaan bahasa yang sopan, formal, dan menghormati norma-norma sosial yang berlaku menjadi kunci untuk menjaga hubungan baik antarnegara. Bahasa yang digunakan oleh diplomat harus mencerminkan rasa hormat dan pengertian terhadap budaya serta nilai-nilai negara lain. Dalam konteks ini, kesalahan dalam penggunaan bahasa dapat menimbulkan kesalahpahaman yang berpotensi merusak hubungan diplomatik. Oleh karena itu, pelatihan dalam komunikasi antarbudaya menjadi penting untuk mengurangi risiko tersebut.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga memiliki dampak signifikan terhadap penggunaan bahasa dalam diplomasi. Di era globalisasi, diplomat tidak hanya terlibat dalam komunikasi langsung, melainkan juga melalui media sosial dan platform digital lainnya. Penggunaan bahasa yang tepat dalam konteks ini menjadi semakin kompleks, karena diplomat harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dan dinamika yang terjadi.

Selain itu, isu privasi dan keamanan informasi juga menjadi perhatian utama. Dalam hal ini, penggunaan bahasa yang jelas dan tidak ambigu sangat penting untuk menghindari penafsiran yang keliru yang dapat merugikan diplomasi.
Lebih lanjut, terdapat tantangan yang timbul dari pengaruh politik dan ekonomi terhadap penggunaan bahasa dalam diplomasi. Dalam banyak kasus, negara-negara besar sering kali mendorong penggunaan bahasa mereka di forum-forum internasional. Hal ini tercermin dari dominasi bahasa Inggris dalam banyak organisasi internasional.

Negara-negara kecil atau berkembang yang kurang memiliki sumber daya untuk mempromosikan bahasa mereka mungkin terpaksa mengikuti arus ini, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan hilangnya bahasa dan budaya asli mereka. Dalam konteks ini, dukungan dari masyarakat internasional untuk mengakui dan menghargai keragaman bahasa dalam diplomasi sangat diperlukan. Tidak kalah pentingnya, penggunaan bahasa dalam diplomasi juga harus ditemani dengan kesadaran akan hak asasi manusia.

Setiap individu memiliki hak untuk menggunakan bahasa mereka sendiri dalam konteks diplomatik. Ini mencakup hak untuk menerima informasi dalam bahasa yang mereka pahami. Negara-negara harus memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses diplomasi, terutama dari komunitas minoritas atau yang terpinggirkan, memiliki akses yang sama untuk berpartisipasi dan menyuarakan pendapat mereka. Oleh karena itu, penyediaan layanan terjemahan dan interpretasi yang memadai menjadi bagian integral dari proses diplomasi yang inklusif.

Secara keseluruhan, penggunaan bahasa dalam diplomasi bukan hanya sekadar persoalan komunikasi, melainkan juga melibatkan berbagai aspek hukum, kedaulatan, etika, dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara untuk memahami dan mengatur penggunaan bahasa dalam konteks diplomasi secara bijaksana. Pendidikan dan pelatihan dalam komunikasi antarbudaya, serta upaya untuk menghargai dan melestarikan keragaman bahasa, akan sangat membantu dalam menciptakan hubungan diplomatik yang harmonis dan konstruktif. Hal ini tidak hanya akan memperkuat posisi negara dalam arena internasional, tetapi juga berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas global.