Zean Via Aulia Hakim
Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat baru-baru ini menandatangani kesepakatan perdagangan yang menurunkan tarif impor produk Indonesia ke AS dari 32% menjadi 19%. Kesepakatan ini tidak hanya memberi peluang ekonomi, tetapi juga mencakup pengaturan pengelolaan data pribadi warga Indonesia yang akan dikelola oleh perusahaan AS. Tujuan utama pengelolaan data ini adalah untuk mendukung perdagangan digital yang semakin berkembang antara kedua negara. Hal ini menandai langkah besar dalam kerja sama digital, sekaligus membuka peluang bagi perusahaan teknologi AS. Namun, langkah ini juga menimbulkan keprihatinan terkait keamanan data.
Poin penting dalam kesepakatan tersebut adalah transfer dan pengelolaan data pribadi warga Indonesia yang kini dapat dilakukan di pusat data luar negeri, khususnya di Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia memastikan transfer ini harus sesuai dengan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang mengatur standar perlindungan data. Perusahaan teknologi dari AS diberikan izin untuk mengelola data ini, tetapi harus memenuhi standar perlindungan hukum yang telah ditetapkan oleh Indonesia. Meskipun demikian, Amerika Serikat belum memiliki undang-undang federal yang ketat mengenai perlindungan data pribadi, yang menjadi sumber kekhawatiran. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia memberi jaminan pengawasan dan perlindungan hukum untuk data warga negaranya.
Respons publik terhadap kesepakatan ini menunjukkan adanya kontroversi, karena banyak pihak merasa khawatir data pribadi bisa bocor atau disalahgunakan. Aktivis dan pakar forensik digital menilai pengawasan ketat diperlukan untuk menjaga kedaulatan dan kerahasiaan data nasional. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa data yang dipindahkan lebih banyak berupa data komersial, bukan data strategis atau sangat pribadi, dan akan ada koordinasi lintas kementerian untuk pengaturannya. Mereka juga menuntut transparansi lebih lanjut agar masyarakat memahami jenis data yang dikelola dan mekanisme pengawasannya. Tekanan publik mencerminkan pentingnya menjaga keamanan serta hak warga negara atas data pribadinya.
Dampak dari kesepakatan ini bisa memberikan manfaat ekonomi, seperti penurunan tarif ekspor yang akan membuka akses pasar digital AS lebih luas dan memberikan efisiensi layanan cloud bagi pelaku usaha. Namun, risiko kebocoran data pribadi dan lemahnya hukum perlindungan di AS menjadi tantangan serius. Hambatan non-tarif yang biasa menyulitkan perdagangan digital kini mulai dihapus, memungkinkan kelancaran kerja sama usaha. Di sisi lain, minimnya hak pemilik data di yurisdiksi asing dan ketidakpastian mengenai jenis data yang dipindahkan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan keamanan data menjadi kunci utama.
Pakar dan masyarakat sipil mendesak pemerintah agar selalu transparan dan berhati-hati dalam mengimplementasikan perjanjian ini. Pemerintah harus memastikan bahwa perlindungan data pribadi warga tidak dikompromikan demi kepentingan ekonomi. Regulasi pengelolaan data harus ketat dan melibatkan lembaga pengawas independen agar tata kelola data nasional tetap terjaga. Kesepakatan ini harus menjadi contoh bagaimana perdagangan internasional juga memperhatikan aspek perlindungan hak privasi. Penurunan tarif ekspor yang menguntungkan harus diiringi dengan langkah-langkah pengamanan yang mumpuni demi kepentingan warga Indonesia.
[1] https://www.brainacademy.id/blog/memahami-teks-berita
[2] https://www.ruangguru.com/blog/ciri-ciri-dan-struktur-teks-berita
