Pemerintah kembali menegaskan komitmen untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Presiden Prabowo Subianto secara langsung memerintahkan percepatan proyek strategis nasional ini agar selesai dalam tiga tahun ke depan.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur utama seperti gedung legislatif, hunian aparatur sipil negara (ASN), jalan, dan fasilitas dasar terus berjalan sesuai target. Peninjauan langsung pada proyek pembangunan jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1B dan 1C yang berlangsung pada 19 Juli 2025 menunjukkan progres yang memuaskan dengan penekanan pada kualitas dan ketepatan waktu penyelesaian. 

Sementara itu, Partai NasDem menuntut moratorium pembangunan IKN agar proyek dievaluasi ulang atas risiko mangkrak dan potensi pembengkakan anggaran. Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa menyatakan secara resmi pada konferensi pers di Jakarta, 18 Juli 2025, bahwa moratorium diperlukan jika pemerintah belum menetapkan keputusan resmi mengenai status IKN sebagai ibu kota negara melalui Keputusan Presiden (Keppres). Saan juga menegaskan pentingnya mempertimbangkan kemampuan fiskal dan prioritas nasional agar pembangunan tidak membebani keuangan negara. 

Selanjutnya, Ketua Komisi II DPR dari Fraksi NasDem, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan kembali sikapnya pada 25 Juli 2025, melalui kanal YouTube resmi NasDem DPR RI. Rifqi mengusulkan agar infrastruktur yang sudah ada di IKN difungsikan sementara sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, sembari menunggu keputusan politik yang lebih jelas terkait pemindahan ibu kota. 

Menanggapi tuntutan tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, yang juga menjabat sebagai Juru Bicara Presiden, menegaskan dalam konferensi pers di kompleks Istana Kepresidenan pada 25 Juli 2025 bahwa tidak ada rencana moratorium. Pemerintah berkomitmen melanjutkan pembangunan dengan target selesai pada akhir tahun 2027 atau awal 2028 untuk mulai difungsikan sebagai pusat pemerintahan politik. 

Komisi XIII DPR RI pun memberikan dukungan terhadap kelanjutan pembangunan dan percepatan operasional IKN. Anggota Komisi XIII DPR, Franky Sibarani, setelah meninjau progres pembangunan pada 26 Juli 2025, menyatakan bahwa sejumlah fasilitas IKN sudah siap dipakai, dan mendorong agar kementerian seperti Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum, Kehutanan, dan ATR/BPN segera mulai beroperasi di ibu kota baru secara bertahap. 

Selaras dengan arahan Presiden, Otorita IKN memperkuat perencanaan dan investasi agar pembangunan bisa berjalan dengan efisien tanpa mengorbankan kualitas proyek. Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa pembangunan tahap kedua yang berlangsung dari 2025 hingga 2029 tetap menjadi prioritas nasional dengan anggaran yang telah dialokasikan, termasuk tambahan dana untuk penyelesaian infrastruktur legislatif dan yudikatif. 

Pemerintah juga mengupayakan keterbukaan informasi kepada publik dan audit berkala demi transparansi dan mitigasi risiko pembengkakan anggaran. Keputusan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 yang mengatur pembangunan IKN dengan jangka waktu sekitar 15 tahun, namun pemerintah ingin mempercepat beberapa milestone penting untuk mendukung fungsi pemerintahan secara keseluruhan. 

Pemerintah menegaskan bahwa percepatan pembangunan IKN dimaksudkan demi upaya mendesentralisasi pemerintahan dan pemerataan pembangunan ekonomi di luar Pulau Jawa. 

Meski demikian, Partai NasDem tetap mengajukan perhatian serius mengenai kemungkinan anggaran membengkak dan dampaknya terhadap pembangunan daerah lain yang lebih mendesak, sehingga mereka meminta pemeriksaan lebih lanjut dan evaluasi menyeluruh. Pemerintah menargetkan agar pada 2028 IKN sudah berfungsi sebagai pusat pemerintahan politik lengkap, termasuk lembaga legislatif dan yudikatif.

Langkah percepatan ini didukung oleh hasil evaluasi dan monitoring yang dilakukan rutin oleh Otorita IKN serta pengawasan dari DPR, guna memastikan target dan kualitas pembangunan dapat tercapai sesuai rencana.