Kebebasan pers merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga demokrasi dan hak asasi manusia. Sebagai salah satu alat kontrol sosial, pers berfungsi untuk menyampaikan informasi, mengungkap kebenaran, dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Di Indonesia, kebebasan pers dijamin melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang mengatur prinsip kebebasan, tanggung jawab, dan perlindungan bagi insan pers. Namun, dalam praktiknya, banyak tantangan yang mengancam kebebasan pers, terutama dari aspek hukum pidana.

Pasal-pasal dalam KUHP yang mengatur penghinaan, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian sering kali dijadikan alat untuk mengkriminalisasi jurnalis dan produk jurnalistik. Tidak hanya itu, keberadaan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) turut menambah kompleksitas masalah. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa hukum pidana di Indonesia belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang memadai bagi kebebasan pers. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana menjadi langkah penting untuk memastikan kebebasan pers tetap terjaga.

1.Multitafsir Pasal Pencemaran Nama Baik

Pasal-pasal dalam KUHP, seperti Pasal 310 dan 311 tentang penghinaan, serta Pasal 27 ayat (3) dalam UU ITE tentang pencemaran nama baik, sering kali digunakan untuk menyeret wartawan ke ranah pidana. Padahal, produk jurnalistik yang telah memenuhi kode etik jurnalistik seharusnya tidak dikategorikan sebagai tindak pidana.

2. Minimnya Penghormatan terhadap UU Pers
Meskipun UU Pers mengatur mekanisme penyelesaian sengketa melalui Dewan Pers, banyak kasus yang langsung dibawa ke ranah pidana tanpa melalui mekanisme ini. Hal ini menunjukkan bahwa penegak hukum belum sepenuhnya memahami atau menghormati UU Pers.

3. Kriminalisasi Wartawan
Kasus-kasus kriminalisasi terhadap wartawan menunjukkan bagaimana hukum pidana dapat menjadi alat represif. Sebagai contoh, wartawan yang memberitakan dugaan korupsi atau pelanggaran pejabat sering kali dilaporkan dengan tuduhan pencemaran nama baik, meskipun informasi yang disampaikan telah diverifikasi.

Pembaharuan hukum pidana menjadi langkah strategis untuk melindungi kebebasan pers. Ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan:

1. Revisi Pasal-Pasal Bermasalah
Pasal-pasal dalam KUHP dan UU ITE yang multitafsir harus direvisi untuk memberikan perlindungan lebih kepada jurnalis. Sebagai contoh, pencemaran nama baik bisa dikecualikan bagi produk jurnalistik yang telah memenuhi standar kode etik dan verifikasi berita.

2. Harmonisasi antara UU Pers dan Hukum Pidana
Penting untuk memastikan bahwa UU Pers memiliki kedudukan yang kuat dalam menyelesaikan sengketa terkait pers. Setiap kasus yang melibatkan wartawan atau produk jurnalistik harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Dewan Pers sebelum masuk ke ranah hukum pidana.

3. Penguatan Mekanisme Restorative Justice
Pembaharuan hukum pidana dapat memasukkan pendekatan restorative justice, yang mendorong penyelesaian sengketa melalui dialog dan mediasi daripada penghukuman pidana. Hal ini akan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi kebebasan pers sekaligus menciptakan solusi yang adil bagi semua pihak.

Indonesia dapat belajar dari negara-negara yang memiliki kebebasan pers yang lebih baik. Di Swedia, misalnya, kasus-kasus yang melibatkan pers ditangani oleh pengadilan khusus yang mengutamakan prinsip kebebasan pers. Sementara itu, di Amerika Serikat, undang-undang memberikan perlindungan yang kuat terhadap jurnalis dalam menyampaikan berita yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pendekatan ini dapat diadopsi di Indonesia untuk memastikan bahwa hukum pidana tidak disalahgunakan untuk membungkam pers. Selain itu, reformasi pendidikan hukum bagi aparat penegak hukum juga diperlukan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya kebebasan pers dalam demokrasi.

Pembaharuan hukum pidana merupakan langkah yang mendesak untuk melindungi kebebasan pers di Indonesia. Revisi pasal-pasal bermasalah, penguatan UU Pers, dan penerapan mekanisme restorative justice adalah beberapa langkah konkret yang dapat diambil. Dengan pembaharuan ini, Indonesia dapat menciptakan ekosistem hukum yang mendukung kebebasan pers sebagai pilar demokrasi yang sehat. Pers yang bebas dan bertanggung jawab tidak hanya menjadi pelindung hak publik, tetapi juga penjaga transparansi dan akuntabilitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.