portalhukumid
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, memberikan pandangan yang kritis mengenai kondisi penegakan hukum di Indonesia saat ini. Dalam sebuah diskusi yang diadakan bersama Jusuf Kalla (JK) di kanal YouTube miliknya, Mahfud menyentil sejumlah masalah yang masih menghambat sistem hukum, seperti perilaku aparat yang sewenang-wenang, tingginya tingkat korupsi, dan dampaknya terhadap iklim investasi di Indonesia.
Mahfud menceritakan bahwa saat ditanya oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengenai kriteria calon wakil presiden yang ideal, ia menegaskan bahwa prioritas utama yang perlu diperhatikan adalah penegakan hukum. “Nomor satu hukum,” tegas Mahfud, menandaskan bahwa perhatian utama harus difokuskan pada upaya untuk memperbaiki persoalan mendasar dalam sistem hukum Indonesia yang selama ini menjadi hambatan.
Mahfud juga mengungkapkan keprihatinannya terkait ketidakpastian hukum yang, menurutnya, menjadi salah satu faktor yang menghalangi masuknya investor asing ke Indonesia. Ia menjelaskan bahwa tanpa kepastian hukum, proses investasi menjadi sangat riskan. “Bagaimana orang mau investasi ke sini kalau tidak ada kepastian hukum? Sudah diizinkan, nanti pada tahap berikutnya batal karena ada pihak lain yang meminta dan membayar lebih besar,” ujar Mahfud, yang dikutip pada Kamis (28/11/2024).
Selain itu, Mahfud berbagi pengalaman pribadinya bertemu dengan seorang calon investor yang mengeluhkan praktik korupsi yang terjadi dalam proses investasi di Indonesia. “Bahkan ada orang yang bertemu dengan saya dan berkata, ‘Pak Mahfud, bagaimana saya mau berinvestasi jika kami memberikan uang agar suatu urusan lancar, tapi jika ketahuan kami malah disebut menyogok, padahal kami justru diperas.’ Ini adalah kenyataan yang terjadi sekarang,” ungkapnya.
Masalah korupsi dan ketidakpastian hukum, menurut Mahfud, tidak hanya melibatkan usaha kecil, tetapi sudah merambah ke sektor-sektor besar seperti pertanahan, pertambangan, dan kelautan. Fenomena ini menunjukkan bahwa Indonesia memerlukan reformasi struktural yang mendalam di berbagai bidang untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan transparan.
Namun, meski banyaknya persoalan tersebut, Mahfud juga menyampaikan secercah harapan terhadap pernyataan keras dari Prabowo Subianto, calon presiden yang memiliki komitmen terhadap penegakan hukum. Meskipun demikian, Mahfud mengakui adanya keraguan apakah struktur pemerintahan yang ada saat ini akan mampu mendukung implementasi visi Prabowo tersebut.
“Saya merasa ada pesimisme bercampur optimisme. Optimisme saya muncul karena Prabowo tetap menyuarakan komitmen yang keras terhadap penegakan hukum, namun pesimisme saya timbul karena struktur pemerintahan yang ada sekarang bisa jadi tidak sepenuhnya mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Nanti kita lihat perkembangannya,” ujar Mahfud menutup pernyataannya.
