Pengunduran diri Gus Miftah sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban menuai berbagai spekulasi di ruang publik. Ada yang memandang keputusan ini sebagai langkah elegan dari seorang ulama untuk menjaga integritas, sementara yang lain menilai ini adalah respons terhadap tekanan politik atau ancaman pemberhentian.

Dari perspektif hukum tata negara dan administrasi publik, pengunduran diri pejabat non-struktural seperti utusan khusus perlu dilihat dalam kerangka hukum, etika jabatan, dan konstelasi politik yang melingkupinya. Utusan Khusus Presiden adalah jabatan yang diangkat langsung oleh Presiden berdasarkan diskresi.

Jabatan ini bersifat non-struktural dan biasanya tidak memiliki payung hukum khusus seperti undang-undang atau peraturan pemerintah. Pengangkatan dan pemberhentiannya sepenuhnya berada di bawah kewenangan presiden. Dalam konteks ini, pengunduran diri Gus Miftah sejalan dengan asas voluntariness dalam jabatan non-struktural, di mana pejabat dapat memilih untuk mundur tanpa memerlukan prosedur birokrasi yang panjang. Jika ada tekanan politik atau alasan lain yang membuat pengunduran diri ini dipaksakan,maka perlu ditelusuri apakah tindakan tersebut melibatkan pelanggaran prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Spekulasi bahwa Gus Miftah mundur karena takut diberhentikan dapat ditinjau dari dua sudut pandang;Pertama, sudut hukum dan etika. Dalam hukum administrasi, pejabat publik yang diberhentikan karena tidak mampu menjalankan tugas, terindikasi konflik kepentingan, atau mencederai kepercayaan publik dapat dibenarkan sepanjang pemberhentian tersebut memenuhi asas legalitas, proporsionalitas, dan transparansi. Jika Gus Miftah memang merasa tidak mampu lagi menjalankan tugasnya secara optimal, maka langkah mundur adalah keputusan etis.

Kedua, sudut politik. Ketegangan antara diskresi Presiden dan persepsi publik sering kali menjadi faktor dalam pengunduran diri pejabat. Bila Gus Miftah merasa ada tekanan politik atau perbedaan pandangan strategis yang tidak bisa dijembatani, pengunduran diri bisa jadi pilihan untuk menjaga martabat pribadi dan organisasi yang diwakilinya.

Secara hukum, pengunduran diri Gus Miftah tidak memengaruhi jalannya pemerintahan secara struktural. Dari sisi politik dan sosial, hal ini menjadi sinyal bahwa ada tantangan dalam harmonisasi antaragama dan peradaban, yang menjadi fokus tugasnya. Pemerintah perlu memastikan bahwa pengganti Gus Miftah memiliki kredibilitas, jaringan, dan kemampuan untuk melanjutkan tugas strategis tersebut.

Tentunya pengunduran diri Gus Miftah adalah hak prerogatifnya sebagai pejabat non-struktural. Namun, dalam iklim politik yang dinamis, sulit untuk sepenuhnya menepis dugaan adanya tekanan eksternal. Terlepas dari alasan mundurnya, keputusan ini perlu dihormati sebagai bagian dari hak individu.

Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk transparan dalam proses penggantian dan memastikan agenda besar yang diemban Gus Miftah tetap berjalan dengan baik. Pada akhirnya, ini adalah pelajaran penting bahwa integritas pejabat publik tidak hanya diuji dalam jabatan, tetapi juga dalam keputusan untuk meninggalkan jabatan.