Fenomena “Fufufafa” yang sempat viral di media sosial menyajikan sejumlah permasalahan hukum yang menarik untuk dikaji. Kasus ini melibatkan dugaan pelanggaran terhadap sejumlah norma hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Aspek hukum dalam konteks hukum pidana bisa dilihat beberapa hal yang dilakukan. 

Dalam akun “fufufafa” ini tak jarang disajikan dalam bentuk teks ujaran kebencian. Ujaran kebencian; tindakan menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial dapat dijerat dengan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Jika ujaran yang disampaikan mengandung unsur penghinaan terhadap seseorang atau kelompok tertentu, maka dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sedangkan apabila informasi yang disebarluaskan tidak benar dan bertujuan untuk mencemarkan nama baik orang lain, maka dapat dikategorikan sebagai tindak pidana fitnah. Selain dalam konteks pidana juga terdapat pelanggaran pada hukum perdata.

Dalam analisis konteks  hukum perdata, terjadinya wanprestasi. Wanprestasi terjadi jika pemilik akun “Fufufafa” telah melakukan perjanjian dengan pihak lain (misalnya, penyedia layanan media sosial) dan melanggar ketentuan dalam perjanjian tersebut, maka dapat dituntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan.

Bukan sebatas itu saja tindakan menyebarkan ujaran kebencian dan fitnah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan tanggung jawab perdata. Untuk membuktikan seseorang bersalah melakukan tindak pidana terkait ujaran kebencian, penghinaan, atau fitnah, perlu dibuktikan adanya unsur-unsur objektif dan subjektif dari tindak pidana tersebut.

Unsur objektif meliputi perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur subjektif meliputi unsur kesalahan (kesengajaan atau kelalaian). Setiap orang berhak atas perlindungan terhadap nama baiknya. Oleh karena itu, jika seseorang merasa nama baiknya dicemarkan akibat tindakan orang lain, maka ia dapat mengajukan gugatan perdata atau pidana.

Media sosial telah menjadi sarana yang efektif untuk menyebarkan informasi, namun juga dapat disalahgunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian dan informasi yang tidak benar. Untuk itu, perlu adanya pengawasan yang ketat terhadap penggunaan media sosial.

Pengelola platform media sosial juga memiliki tanggung jawab untuk mencegah penyebaran konten yang melanggar hukum. Mereka dapat melakukan tindakan moderasi konten, seperti menghapus konten yang melanggar aturan, memblokir akun yang melanggar, atau bekerja sama dengan penegak hukum.

Kasus “Fufufafa” menyoroti pentingnya menjaga etika dalam bermedia sosial. Setiap pengguna media sosial harus bertanggung jawab atas setiap unggahan yang mereka buat. Selain itu, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat untuk menciptakan ruang digital yang aman dan positif.

Semoga fenomena ini bisa menemukan titik terangnya dan para pengguna media sosial bisa mengambil pelajaran yang berharga dari fenomena ini!