Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang tengah dibahas di Komisi I DPR RI kembali menjadi sorotan. Proses pembahasan RUU TNI ini memiliki dinamika yang cukup signifikan. Sebab, didukung berbagai fraksi di DPR, namun ditolak oleh Koalisi Masyarakat Sipil.
Dalam revisi ini, dibahas tiga poin, yakni Pasal 3 yang mengatur tentang kedudukan TNI, Pasal 53 mengenai batas usia pensiun, dan Pasal 47 terkait dengan prajurit aktif yang bisa menduduki jabatan sipil.
Ditolak koalisi masyarakat sipil
Akan tetapi, Koalisi Masyarakat Sipil menilai bahwa RUU TNI berpotensi memunculkan dwifungsi ABRI hingga menurunkan kualitas demokrasi.
Selain itu, pembahasan RUU TNI di DPR RI juga dinilai dikebut dan digelar diam-diam.
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS), Dimas Bagus Arya Saputra, menyampaikan keresahan dan tuntutan untuk menunda pembahasan RUU TNI karena proses dan juga substansi yang masih banyak keganjilan.
Menurut Dimas, protes tersebut dilayangkan karena pihaknya menilai banyak hal yang bermasalah pada revisi UU TNI yang dibahas pemerintah dan panitia kerja (panja) DPR RI. “DPR harusnya melakukan telaah lebih jauh. Proses (pembuatan) cukup cepat membuat ruang publik memberikan aspirasi dan masukan jadi sangat minim,” ujarnya.
Dimas menilai bahwa sebelum revisi UU TNI disahkan, sudah banyak prajurit aktif TNI yang ditempatkan di luar bidang yang dibolehkan UU TNI. Ia juga mengungkap kekhawatiran bahwa pengesahan revisi UU TNI akan menjadi pintu masuk kembalinya dwifungsi ABRI di Indonesia.
“Dwifungsi militer tidak hanya dimaknai militer melakukan politik praktis, tapi mengemban tugas-tugas di luar tugas pokok utamanya. Ini membuat fungsi utama terhambat,” lanjutnya.
Didukung DPR RI
Meski ada penolakan, berbagai fraksi di DPR RI tetap terus melanjutkan pembahasan RUU TNI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membantah anggapan bahwa DPR menggelar rapat secara diam-diam di Hotel Fairmont untuk mengebut RUU TNI. Dasco mengeklaim, rapat yang berlangsung pada Jumat (14/3/2025) hingga Sabtu (15/3/2025) itu merupakan rapat yang digelar secara terbuka.
Mahasiswa Magister Ilmu Hukum
