portalhukumid
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR RI, Jazuli Juwaini, mendesak Polisi Militer (POM) TNI untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan pembunuhan seorang jurnalis perempuan di Kalimantan Selatan (Kalsel) yang melibatkan seorang oknum prajurit TNI Angkatan Laut (AL). Anggota Komisi I DPR RI itu menekankan pentingnya transparansi dalam proses penyelidikan dan penyidikan agar tidak ada pihak yang mencoba menutupi kasus ini.
“Saya sangat prihatin atas insiden tersebut, terlebih jika benar dilakukan oleh oknum prajurit TNI. Oleh karena itu, saya berharap kasus ini dapat diusut secara menyeluruh dan transparan oleh POM AL,” ujar Jazuli dalam keterangannya pada Kamis, 27 Maret 2025.
Menurut Jazuli, apabila oknum prajurit tersebut terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan, maka tidak hanya harus menghadapi proses hukum pidana, tetapi juga harus diberhentikan dari institusi dengan tidak hormat. “POM AL telah menahan tersangka. Kini, yang harus dilakukan adalah menegakkan hukum secara tegas, termasuk menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) jika terbukti bersalah, karena ini jelas merupakan pelanggaran berat terhadap sumpah prajurit,” tegasnya.
Lebih lanjut, Jazuli menyoroti semakin banyaknya kasus kekerasan dan tindak kriminal lainnya yang melibatkan prajurit TNI. Ia menilai bahwa institusi TNI perlu melakukan evaluasi mendalam terkait sistem rekrutmen dan pembinaan prajurit guna mencegah terulangnya kasus serupa. “Memang yang melakukan tindakan kriminal ini adalah oknum, tetapi kasus-kasus seperti ini sudah terjadi berulang kali. Jika dibiarkan, hal ini akan merusak citra dan kredibilitas TNI sebagai institusi yang seharusnya menjaga keamanan dan ketertiban,” jelasnya.
Sebagai langkah pencegahan, Jazuli meminta agar pengawasan internal terhadap prajurit diperketat di setiap level kepemimpinan. Menurutnya, komandan di setiap tingkatan harus lebih aktif dalam memastikan kedisiplinan para prajurit di bawahnya. “Perlu ada pengawasan yang lebih ketat dari level komandan terhadap bawahannya. Selain itu, harus ada sanksi tegas dan efek jera yang mampu memutus rantai pelanggaran hukum oleh oknum prajurit. Tidak boleh ada toleransi sedikit pun terhadap pelanggaran yang mencoreng nama baik TNI,” imbuhnya.
**Misteri Kematian Jurnalis Juwita dan Dugaan Keterlibatan Oknum TNI AL**
Sebelumnya, kematian Juwita, seorang jurnalis dari media online di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, sempat menjadi misteri selama empat hari sebelum akhirnya mulai terungkap. Juwita ditemukan tewas di tepi Jalan Gunung Kupang pada Sabtu, 22 Maret 2025, dalam keadaan yang mencurigakan. Di dekatnya, juga ditemukan sepeda motor yang biasa digunakannya.
Komandan Detasemen Polisi Militer (Dandenpom) Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Balikpapan, Mayor Laut (PM) Ronald Ganap, mengonfirmasi bahwa seorang anggota TNI AL berpangkat Kelasi Satu berinisial J diduga terlibat dalam kasus ini.
“Kami memastikan bahwa benar telah terjadi dugaan kasus pembunuhan yang melibatkan oknum Lanal Balikpapan berinisial J, seorang prajurit berusia 23 tahun. Korban, saudari Juwita, yang berusia 25 tahun, ditemukan tewas di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada Sabtu, 22 Maret 2025,” ujar Ronald dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu, 26 Maret 2025.
Saat ini, tersangka J telah diamankan dan sedang menjalani pemeriksaan intensif oleh pihak berwenang. Aparat akan mendalami motif serta kronologi peristiwa untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Kasus ini pun menjadi perhatian publik, terutama kalangan jurnalis yang menuntut perlindungan lebih terhadap pekerja media. Peristiwa ini menambah daftar panjang kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia, yang kerap terjadi akibat tugas mereka dalam mengungkap berbagai persoalan publik.
Organisasi pers dan lembaga hak asasi manusia mendesak aparat penegak hukum untuk memastikan keadilan bagi korban dan memberikan hukuman berat kepada pelaku. Selain itu, mereka juga meminta adanya jaminan keamanan bagi para jurnalis dalam menjalankan tugasnya agar insiden serupa tidak kembali terulang di masa depan.
