Kasus sengketa tanah antara ibu dan anak, seperti yang terjadi di Bukittinggi, Sumatera Barat, memberikan gambaran jelas tentang kompleksitas hukum perdata di Indonesia. Dalam konteks ini, hubungan keluarga yang seharusnya menjadi benteng terakhir justru terjebak dalam perseteruan hukum yang panjang.

Sengketa tanah dalam keluarga sering kali terkait dengan persoalan hibah, warisan, atau jual beli yang tidak memiliki dokumentasi jelas. Dalam kasus sengketa perdata antara ibu dan anak ini, isu utamanya adalah sah atau tidaknya hibah yang diberikan oleh sang ibu. Hibah diatur dalam Pasal 1666 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa hibah adalah pemberian barang secara cuma-cuma oleh seseorang kepada orang lain saat pemberi masih hidup. Agar sah, hibah harus dibuat secara tertulis dalam akta notaris.

Namun, pada banyak kasus, pemberian tanah dalam keluarga sering kali dilakukan tanpa dokumen resmi, melainkan hanya berdasarkan kepercayaan dan kesepakatan lisan. Hal ini menjadi masalah saat salah satu pihak merasa dirugikan dan memutuskan membawa perkara tersebut ke pengadilan. Dalam kasus di Bukittinggi, anak mengajukan gugatan karena merasa haknya atas tanah yang dianggap sebagai warisan dilanggar oleh keputusan sang ibu.

Salah satu poin krusial dalam sengketa tanah adalah validitas dokumen hibah. Menurut hukum, hibah yang tidak didukung oleh akta notaris dapat dianggap tidak sah dan batal demi hukum. Namun, konflik sering terjadi ketika keluarga merasa bahwa pemberian tanah dilakukan sebagai bagian dari kewajiban moral atau adat, yang kemudian tidak tercatat secara legal. Ketidaksesuaian ini menjadi sumber utama sengketa yang akhirnya berujung pada gugatan perdata.

Selain itu, sengketa ini juga menimbulkan potensi konflik terkait warisan. Berdasarkan Pasal 832 KUH Perdata, ahli waris yang sah adalah keluarga sedarah, termasuk anak-anak kandung. Ketika terjadi pembagian tanah yang tidak merata atau ada salah satu ahli waris yang merasa dirugikan, maka gugatan bisa diajukan ke pengadilan. Perseteruan yang terjadi sering kali melibatkan klaim pemalsuan dokumen, seperti yang terjadi dalam kasus ibu dan anak ini, di mana anak menuduh adanya pemalsuan tanda tangan dalam dokumen hibah.

Dari sisi sosial, sengketa tanah antara ibu dan anak ini menunjukkan pergeseran nilai dalam keluarga Indonesia. Tanah, yang dahulu dipandang sebagai simbol kekayaan dan warisan keluarga, kini menjadi objek sengketa yang bisa memecah hubungan darah. Fenomena ini semakin sering terjadi, terutama di daerah perkotaan dan semi-urban, di mana nilai ekonomi tanah meningkat tajam sehingga mendorong konflik kepemilikan. Adat dan norma budaya yang dulu digunakan sebagai dasar penyelesaian sengketa dalam keluarga tampaknya semakin kehilangan relevansi.

Masyarakat kini lebih memilih jalur litigasi untuk menyelesaikan konflik, meskipun hal ini sering kali memperburuk hubungan kekeluargaan dan menciptakan trauma berkepanjangan. Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum kasus sengketa tanah dalam keluarga adalah keterbatasan akses terhadap informasi hukum yang benar. Banyak masyarakat yang tidak memahami pentingnya membuat dokumen legal yang sah saat melakukan hibah atau pembagian tanah. Padahal, tanpa dokumen resmi, proses pembuktian di pengadilan menjadi sulit dan memakan waktu lama.

Pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebenarnya telah menyediakan program sertifikasi tanah, namun implementasinya masih sering terkendala. Edukasi hukum yang lebih komprehensif diperlukan agar masyarakat memahami pentingnya dokumentasi yang sah dalam setiap transaksi tanah.
Kasus ini menyoroti pentingnya edukasi hukum di tingkat keluarga dan peran mediator dalam menyelesaikan sengketa keluarga tanpa harus melalui proses pengadilan.

Mediasi bisa menjadi solusi yang lebih efektif untuk menyelesaikan konflik semacam ini, mengingat proses litigasi sering kali memperburuk hubungan kekeluargaan. Di sisi lain, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memperkuat aturan dan mekanisme perlindungan hukum dalam kasus sengketa tanah. Reformasi di bidang administrasi pertanahan, serta peningkatan layanan konsultasi hukum gratis bagi masyarakat, dapat membantu mengurangi kasus serupa di masa mendatang.

Sengketa tanah antara ibu dan anak bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga cerminan dari perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat Indonesia. Kasus ini mengingatkan kita akan pentingnya menghormati hubungan keluarga dan menjunjung tinggi nilai keadilan. Sebagai bangsa yang menghargai gotong royong dan kekeluargaan, seharusnya konflik semacam ini bisa diselesaikan dengan dialog dan pengertian bersama sebelum berujung di meja hijau.