portalhukumid
Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) telah mengeluarkan peringatan kepada komite politik ‘America PAC’ yang dipimpin oleh Elon Musk mengenai kemungkinan pelanggaran hukum yang terjadi dalam upaya kampanye untuk mendukung Donald Trump dalam pemilihan presiden AS. Dalam satu langkah yang cukup kontroversial, Musk berjanji untuk mengadakan undian berhadiah yang menawarkan jutaan dolar kepada pemilih terdaftar di beberapa negara bagian. Menurut informasi yang diperoleh oleh CNN International, metode ini dianggap berpotensi melanggar undang-undang federal yang mengatur kampanye pemilu.
Musk sebelumnya mengumumkan hadiah sebesar satu juta dolar sebagai insentif untuk mendorong pendaftaran pemilih, khususnya di kalangan pemilih bimbang (swing voters) di negara-negara bagian yang dianggap sebagai medan pertempuran politik. Namun, janji untuk memberikan hadiah kepada pemilih terdaftar ini telah memicu kekhawatiran di kalangan pakar hukum pemilu serta beberapa pejabat negara bagian, yang meragukan apakah inisiatif tersebut sesuai dengan peraturan hukum yang ada.
Sebuah surat resmi dari divisi integritas publik DOJ yang sedang menyelidiki potensi pelanggaran hukum pemilu telah disampaikan kepada komite aksi politik Musk. Dalam acara kampanye Trump yang diadakan di Harrisburg, Pennsylvania, pada 19 Oktober, Musk menyatakan, “Kami ingin berusaha mendapatkan lebih dari satu juta, mungkin dua juta pemilih di negara bagian ‘medan perang’ untuk menandatangani petisi yang mendukung Amandemen Pertama dan Kedua.” Dia melanjutkan dengan mengatakan, “Kami akan memberikan satu juta dolar secara acak kepada orang-orang yang telah menandatangani petisi, setiap hari, mulai sekarang hingga pemilihan.”
Pernyataan tersebut menunjukkan ambisi Musk untuk memobilisasi pemilih dengan cara yang inovatif, meskipun dalam prosesnya, ia harus menghadapi tantangan hukum yang bisa mengganggu upaya kampanyenya. Para ahli hukum pemilu memperingatkan bahwa memberikan insentif finansial kepada pemilih untuk terlibat dalam proses pemilihan dapat dianggap sebagai manipulasi pemilih yang melanggar prinsip-prinsip dasar integritas pemilu. Seiring dengan pengawasan yang meningkat dari DOJ, jelas bahwa Musk dan komite politiknya akan perlu mengevaluasi strategi kampanye mereka untuk memastikan bahwa semua tindakan yang diambil tidak melanggar hukum yang berlaku.
