portalhukumid
Komisi III DPR RI memulai uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap 10 calon pimpinan (capim) dan calon dewan pengawas (cadewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menanggapi proses ini, Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menyarankan agar DPR melibatkan psikolog dalam proses tersebut untuk menilai integritas para kandidat.
“DPR perlu menggandeng psikolog untuk memastikan bahwa para calon ini memiliki integritas yang kuat,” ujar Boyamin kepada wartawan, Minggu (17/11/2024).
Fokus pada Integritas dan Ketahanan Moral
Menurut Boyamin, evaluasi psikologis penting untuk memastikan bahwa para kandidat tidak mudah tergoda oleh suap atau terjebak dalam konflik kepentingan. Hal ini, lanjutnya, menjadi langkah awal dalam memastikan keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Integritas calon sangat penting. Kita harus memastikan mereka tidak mempan suap, tidak terpengaruh oleh konflik kepentingan, atau bahkan terlibat hal-hal kecil seperti meminta fasilitas tertentu yang tidak semestinya, seperti tiket pesawat,” tegasnya.
Boyamin juga menekankan pentingnya keberanian dan kejujuran dalam karakter capim dan cadewas KPK. Selain itu, ia menggarisbawahi perlunya konsep pemberantasan korupsi yang seimbang antara pencegahan dan penindakan. “Keberanian, kejujuran, serta kemampuan untuk merancang strategi pemberantasan korupsi yang mengedepankan keseimbangan antara pencegahan dan penindakan harus menjadi perhatian utama,” tambahnya.
Proses Uji Kelayakan Dimulai Hari Ini
Komisi III DPR RI telah menetapkan jadwal uji kelayakan yang berlangsung pada 18–21 November 2024. Proses ini mencakup pengujian terhadap 10 capim dan cadewas yang sebelumnya telah diajukan ke DPR.
Dalam konferensi pers, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan bahwa proses ini telah dirancang untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. “Kami sudah melakukan rapat konsultasi dengan pimpinan DPR untuk memastikan proses berjalan baik. Ini adalah langkah penting bagi masa depan KPK,” katanya.
Nama-Nama Kandidat yang Diuji
Berikut daftar kandidat capim dan cadewas KPK yang mengikuti uji kelayakan:
Calon Pimpinan KPK:
1. Agus Joko Pramono (Wakil Ketua BPK 2019–2023)
2. Ahmad Alamsyah Saragih (Anggota Ombudsman 2016–2020)
3. Djoko Poerwanto (Kapolda Kalimantan Tengah)
4. Fitroh Rohcahyanto (Mantan Direktur Penuntutan KPK)
5. Ibnu Basuki Widodo (Hakim Pengadilan Tinggi Manado)
6. Ida Budhiati (Mantan Anggota DKPP)
7. Johanis Tanak (Wakil Ketua KPK 2019–2024)
8. Michael Rolandi Cesnanta Brata (Mantan Kepala BPKD DKI Jakarta)
9. Poengky Indarti (Mantan Komisioner Kompolnas)
10. Setyo Budiyanto (Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian)
Calon Dewan Pengawas KPK:
1. Benny Jozua Mamoto (Mantan Ketua Harian Kompolnas)
2. Chisca Mirawati (Anggota Asosiasi Bank Asing)
3. Elly Fariani (Mantan Irjen Kemkominfo)
4. Gusrizal (Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin)
5. Hamdi Hassyarbaini (Anggota Komite Audit Superbank)
6. Heru Kreshna Reza (Komisaris Independen PT Askrindo)
7. Iskandar Mz (Mantan Direktur Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri)
8. Mirwazi (Kabid Pemberantasan Narkoba BNN Aceh)
9. Sumpeno (Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta)
10. Wisnu Baroto (Staf Ahli Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum)
Pentingnya Transparansi dalam Seleksi
Proses uji kelayakan ini tidak hanya menjadi penilaian bagi kemampuan teknis dan konseptual para kandidat, tetapi juga menjadi langkah awal untuk memastikan komitmen mereka terhadap pemberantasan korupsi. Keterlibatan psikolog, sebagaimana diusulkan MAKI, dapat membantu memperkuat proses seleksi dengan menggali lebih dalam aspek integritas dan ketahanan moral para calon.
Dengan keterbukaan dan proses yang komprehensif, diharapkan capim dan cadewas KPK terpilih benar-benar mampu membawa perubahan signifikan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
