Selamat Datang di portalhukum.id
Hukum Tata Negara
Pengusaha Merasa Kecewa atas Putusan MK terkait UU Cipta Kerja
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mengungkapkan rasa kecewanya terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas hasil uji materi terhadap Undang-undang (UU) Cipta Kerja. Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO,…
Yusril Harapkan Natalius Pigai Menuntaskan Persoalan HAM Masa Lalu dan Saat Ini
Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan harapannya agar Menteri HAM Natalius Pigai mampu meningkatkan kesadaran publik dalam penegakan hak asasi…
Gugat Pasal 36 UU KPK ke MK, Alex Marwata Singgung Momen Saat...
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menggugat Pasal 36 ayat a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK), dengan…
Dalam Persidangan di MK, Pemerintah Sampaikan Kewajiban Keikutsertaan Tapera Sesuai Prinsip Gotong...
Pemerintah melalui Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Triono Junoasmono, memberikan keterangan dalam sidang uji materi terkait Undang-Undang (UU) Nomor 4…
Dasco Pastikan PP 51/2023 tentang Pengupahan Tak Lagi Berlaku Pasca Putusan MK,...
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 mengenai pengupahan kini tidak lagi berlaku setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah…
Mengenal Mahkamah Konstitusi Di Indonesia
Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia dibentuk sebagai bagian dari reformasi besar yang terjadi setelah era Orde Baru, dengan tujuan memperkuat sistem hukum dan menjaga konstitusionalitas di…
Keputusan MK Terkait UU Ciptaker: Rasa Syukur Buruh dan Respons dari Pemerintah
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja mengalami perubahan signifikan setelah putusan terbaru dari Mahkamah Konstitusi (MK). Setelah perjuangan panjang, buruh akhirnya meraih kemenangan,…
Ini 21 Pasal dalam UU Cipta Kerja yang Diubah oleh MK, Termasuk...
Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima sebagian gugatan yang diajukan oleh Partai Buruh dan lainnya mengenai Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Dalam putusan untuk perkara nomor…
Pemohon Cabut Gugatan Ubah Syarat Pendidikan Cagub
Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan penarikan permohonan terkait perkara nomor 130/PUU-XXII/2024, yang diajukan oleh seorang warga bernama Zulferinanda. Permohonan tersebut sebelumnya menggugat ketentuan dalam Pasal…
MK: Ketentuan Terkait “Outsourcing” Perlu Diatur dalam Undang-Undang, Sementara Jenis Pekerjaan Akan...
Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan pentingnya pengaturan tentang pekerjaan alih daya atau outsourcing dalam Undang-Undang (UU) untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi para pekerja di…
