Selamat Datang di portalhukum.id
Hukum Tata Negara
Kuasa Hukum Ridwan Kamil-Suswono Minta Bawaslu Rekomendasikan Pemungutan Suara Ulang di TPS...
Tim Hukum Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO), secara resmi mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar segera…
MK Menegaskan KPK Tidak Wajib Serahkan Kasus Korupsi ke Pengadilan Militer
Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya pada perkara nomor 87/PUU-XXI/2023 yang dibacakan pada Jumat, 29 November 2024, menegaskan bahwa tidak ada kewajiban bagi Komisi Pemberantasan Korupsi…
Pengelolaan Payung Hukum Diserahkan kepada Mensesneg, Temasek ala Indonesia Siap Beroperasi
Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) yang akan menjadi dasar hukum bagi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) kini akan diserahkan ke…
Anggota DPR Imbau Pihak yang Kalah Pilkada untuk Legowo atau Gunakan Jalur...
Anggota Komisi II DPR RI, Romy Soekarno, mengimbau agar para peserta Pilkada Serentak 2024 yang mengalami kekalahan dapat menerima hasil dengan lapang dada. Namun, jika…
Jakarta Menjadi Satu-satunya Provinsi yang Dapat Melaksanakan Pilkada dengan Dua Putaran
DKI Jakarta memiliki keistimewaan tersendiri dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, berbeda dengan 545 daerah lainnya yang turut menggelar Pilkada serentak tahun ini. Hal…
Menuju Pelayanan Publik yang Bersih
Praktik suap di Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1980, merupakan tindak pidana yang dilarang. Menurut pasal 5 undang-undang tersebut, suap didefinisikan sebagai pemberian…
Zona Integritas: Upaya Disdukcapil Kota Pekalongan Ciptakan Layanan Publik Tanpa Korups
Praktik suap di Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1980, merupakan tindak pidana yang dilarang. Menurut pasal 5 undang-undang tersebut, suap didefinisikan sebagai pemberian…
Berapa Jumlah Saksi Pilkada 2024? Berikut Ketentuan dari KPU
Pada Pilkada 2024, peran saksi sangat penting untuk memastikan jalannya pemungutan dan penghitungan suara berjalan dengan adil dan sesuai aturan. Saksi dalam Pilkada 2024 akan…
Perubahan UMP 2025 Setelah Putusan MK Tentang UU Cipta Kerja, Begini Perhitungannya
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) di Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, memastikan bahwa pengumuman terkait besaran upah minimum (UMP) untuk…
Jaksa Agung Mengapresiasi Jika RUU Restorative Justice Terwujud
Jaksa Agung, ST Burhanuddin, menyampaikan rasa syukurnya jika Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Restorative Justice (RJ) dapat terealisasi. Pernyataan tersebut disampaikan Burhanuddin dalam rapat bersama Komisi…
