Dalam dunia digital saat ini, influencer memiliki peran penting dalam mempromosikan produk melalui media sosial. Namun, dengan kekuatan pengaruh tersebut, muncul pertanyaan mengenai tanggung jawab hukum mereka saat melakukan review produk.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, influencer yang mereview produk harus memberikan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan. Hal ini ditegaskan oleh Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Moga Simatupang, yang menyatakan bahwa food vlogger dan influencer lainnya memiliki kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik dalam setiap transaksi dan review yang mereka lakukan.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga sedang menyusun aturan baru terkait cara mereview produk, termasuk kosmetik dan makanan. Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menekankan pentingnya transparansi dalam setiap review untuk melindungi konsumen dan produsen. Aturan ini diharapkan dapat memberikan panduan jelas bagi influencer dalam melakukan promosi produk.

Jika influencer memberikan informasi yang salah atau menyesatkan, mereka dapat dikenakan sanksi perdata atau pidana. Penelitian menunjukkan bahwa influencer dapat dimintai pertanggungjawaban jika produk yang dipromosikan terbukti merugikan konsumen. Oleh karena itu, penting bagi influencer untuk memahami tanggung jawab hukum mereka agar tidak terjerat masalah hukum di kemudian hari.

Dengan adanya regulasi yang lebih ketat dan jelas, diharapkan praktik promosi oleh influencer dapat dilakukan secara etis dan bertanggung jawab, menjaga kepercayaan konsumen serta keberlanjutan usaha pelaku industri.

Sumber :

https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/respons-kemendag-soal-food-vlogger-review-negatif-makanan-dan-rugikan-pelaku-usaha

https://beraupost.jawapos.com/ekonomi/2445677918/influencer-wajib-tahu-aturan-baru-bpom-soal-review-produk-segera-berlaku

https://journal.myrepublikcorp.com/index.php/leuser/article/download/150/111