Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Tanpa adanya kepastian hukum, aktivitas ekonomi sulit berkembang karena ketidakpastian dalam aturan yang mengatur transaksi, investasi, dan perlindungan hak. Prof. Bismar Nasution dalam pidato pengukuhannya menyoroti bahwa sistem ekonomi berbasis pasar membutuhkan hukum yang kuat untuk memastikan stabilitas, keadilan, dan kepastian dalam kegiatan ekonomi.

1. Hubungan Antara Hukum dan Ekonomi

Menurut Adam Smith, ekonomi dan hukum memiliki hubungan yang erat. Hukum berperan sebagai pengatur mekanisme pasar agar berjalan dengan adil dan efisien. Dalam sistem ekonomi pasar, kebebasan individu sangat penting, tetapi kebebasan ini harus tetap berada dalam koridor hukum agar tidak terjadi eksploitasi atau monopoli yang merugikan masyarakat.

Max Weber juga menekankan bahwa ekonomi modern membutuhkan hukum yang dapat diprediksi (predictable). Hukum yang dapat diprediksi memungkinkan para pelaku ekonomi untuk merencanakan bisnisnya dengan lebih baik, sehingga mendukung stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

2. Peran Pemerintah dalam Ekonomi Pro-Pasar

Dalam sistem ekonomi pro-pasar, pemerintah tetap memiliki peran penting sebagai:
• Pembuat Aturan (Rule Maker): Menetapkan regulasi untuk memastikan transaksi ekonomi berjalan dengan adil dan transparan.
• Penegak Aturan (Enforcer): Mengawasi pelaksanaan aturan agar semua pihak mematuhinya.
• Pelindung Masyarakat: Menghindarkan masyarakat dari eksploitasi ekonomi oleh kelompok tertentu.

Meskipun kebebasan pasar menjadi prinsip utama dalam ekonomi pro-pasar, tetap diperlukan intervensi pemerintah dalam kondisi tertentu, seperti ketika terjadi monopoli yang merugikan masyarakat atau ketika pasar gagal mengalokasikan sumber daya dengan efisien.

3. Kegagalan Pasar dan Intervensi Pemerintah

Kegagalan pasar terjadi ketika mekanisme pasar tidak dapat berjalan dengan efisien, misalnya akibat adanya monopoli, informasi yang tidak simetris, atau eksternalitas negatif. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah harus melakukan intervensi dengan cara:
• Membuat regulasi yang membatasi dominasi kelompok tertentu.
• Memberikan insentif atau subsidi untuk sektor tertentu agar ekonomi tetap stabil.
• Menyediakan layanan publik yang tidak dapat disediakan oleh sektor swasta.

Sebagai contoh, dalam kasus monopoli alami seperti penyediaan listrik atau air bersih, pemerintah memiliki tiga opsi untuk mengatasinya:
1. Dikelola oleh swasta sepenuhnya (berisiko eksploitasi harga).
2. Dikelola oleh pemerintah (mencegah eksploitasi tetapi rentan terhadap inefisiensi).
3. Dikelola oleh swasta dengan regulasi pemerintah (kompromi antara efisiensi dan perlindungan konsumen).

Dari tiga opsi ini, Prof. Bismar Nasution menyarankan agar Indonesia lebih menekankan regulasi ketat terhadap sektor-sektor yang memiliki karakteristik monopoli.

4. Pengaruh Hukum terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hukum yang efektif dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, hukum yang lemah akan menyebabkan ketidakpastian, menghambat investasi, dan meningkatkan risiko ekonomi. Menurut European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), terdapat korelasi positif antara efektivitas sistem hukum dan pertumbuhan ekonomi. Negara-negara dengan sistem hukum yang kuat cenderung memiliki ekonomi yang lebih stabil dan berkembang.

Dalam konteks Indonesia, reformasi hukum menjadi hal yang mendesak untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif. Beberapa langkah yang perlu dilakukan antara lain:
• Penyederhanaan regulasi agar lebih transparan dan mudah diterapkan.
• Peningkatan kualitas lembaga penegak hukum agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
• Meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan pelaku bisnis.

Kesimpulan

Hukum adalah fondasi utama dalam pembangunan ekonomi. Sistem ekonomi pro-pasar tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kepastian hukum yang mengatur transaksi, investasi, dan perlindungan hak. Peran pemerintah dalam menetapkan regulasi yang tepat sangat diperlukan agar ekonomi dapat tumbuh dengan stabil dan berkeadilan. Oleh karena itu, reformasi hukum yang mendukung kepastian, stabilitas, dan transparansi sangat penting untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.