Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan tindakan tegas dengan menggeledah sejumlah lokasi penting di Kalimantan Barat (Kalbar), termasuk rumah dinas dan rumah pribadi Gubernur Kalbar, Ria Norsan, serta rumah dinas Bupati Kabupaten Mempawah, Erlina. Penggeledahan ini dilaksanakan dalam dua hari berturut-turut, yakni pada Rabu tanggal 24 September dan Kamis 25 September 2025, sebagai bagian dari proses penyidikan kasus dugaan korupsi proyek peningkatan jalan di wilayah Mempawah yang tengah diusut secara intensif.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan kegiatan penggeledahan tersebut dalam keterangannya kepada media pada Jumat, 26 September 2025. Menurut Budi, penggeledahan ini bertujuan untuk melengkapi bukti yang diperlukan demi mengungkap seluruh fakta dan pelaku di balik dugaan korupsi yang merugikan negara dan masyarakat Kalbar.

“Benar, dalam minggu ini, tim penyidik melakukan penggeledahan di rumah dinas Bupati Mempawah, rumah dinas Gubernur Kalimantan Barat, serta rumah pribadi saudara RN (Ria Norsan),” ujarnya secara resmi.

Kasus dugaan korupsi ini bermula dari proyek peningkatan dan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Mempawah yang diduga melibatkan sejumlah pihak terkait. Pada April 2025 lalu, KPK sudah melakukan penggeledahan di berbagai lokasi di Kalbar, termasuk Mempawah, Sanggau, dan Pontianak, sebagai bagian dari penyidikan awal. Dalam proses itu, tim penyidik berhasil mengumpulkan bukti awal yang kemudian mengarah pada tindakan penggeledahan besar-besaran pada akhir September 2025 ini.

Dalam perkembangan terbaru, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka yang diduga terlibat dalam kasus korupsi tersebut. Dari ketiganya, dua adalah penyelenggara negara dan satu berasal dari pihak swasta. Namun, detail informasi mengenai identitas para tersangka masih dirahasiakan oleh KPK guna menjaga kelancaran proses penyidikan.

Selain penggeledahan fisik, KPK juga menyita sejumlah barang bukti elektronik dan dokumen penting yang dianggap relevan untuk mengungkap aliran dana dan keterlibatan para pihak di dalamnya. Langkah ini merupakan bagian dari upaya menyeluruh untuk memastikan tidak ada yang luput dari pengawasan hukum dalam kasus yang menjadi perhatian publik tersebut.

Gubernur Kalbar, Ria Norsan, secara terbuka membenarkan adanya penggeledahan di rumah dinas dan rumah pribadinya oleh tim penyidik KPK. Ia menegaskan akan kooperatif dan siap memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk mempercepat proses hukum. “Saya menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Semoga hal ini dapat segera memberikan kejelasan dan keadilan bagi semua pihak,” ujarnya dalam pernyataan singkat yang disampaikan melalui kantor gubernur.

Sementara itu, Bupati Kabupaten Mempawah, Erlina, juga menyambut proses hukum tersebut dengan sikap kooperatif. Ia menegaskan komitmennya untuk transparansi dan mendukung penegakan hukum yang adil serta tanpa pandang bulu.

Dengan pengungkapan kasus ini, diharapkan dapat menjadi titik balik bagi Pemerintahan Daerah Kalimantan Barat untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memberantas praktik korupsi yang merugikan rakyat.