Seorang mantan pejabat di China dieksekusi mati pada Selasa (17/12/2024) sebagai bagian dari upaya pemerintah Beijing dalam memerangi korupsi yang dianggap merajalela. Eksekusi ini mencerminkan komitmen serius pemerintah China di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping untuk memberantas praktik korupsi yang selama ini merusak integritas pemerintahan.

Li Jianping, yang sebelumnya menjabat sebagai sekretaris komite kerja Partai Komunis di zona ekonomi dan pengembangan teknologi Hohhot, Mongolia Dalam, dijatuhi hukuman mati setelah terbukti melakukan serangkaian tindak pidana, termasuk penyuapan, penggelapan dana publik, dan pemberian keuntungan kepada kelompok kriminal. Hukuman tersebut diputuskan melalui proses hukum yang berlangsung selama beberapa tahun.

Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Rakyat Menengah Liga Hinggan di Mongolia Dalam, eksekusi dilakukan setelah persetujuan dari Mahkamah Rakyat Tertinggi China. “Pada pagi hari tanggal 17 Desember 2024, Li Jianping dieksekusi sesuai dengan hukum yang berlaku,” demikian bunyi pernyataan pengadilan, seperti dikutip kantor berita AFP, Selasa (17/12/2024).

Kasus ini bermula ketika Li Jianping terbukti menyalahgunakan jabatannya sebagai aparatur negara untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Selama menjabat, ia menerima suap dalam jumlah besar, menggelapkan dana publik, serta menggunakan pengaruhnya untuk mendukung kegiatan kelompok kriminal yang meresahkan masyarakat. Pengadilan menyatakan bahwa tindakannya bersifat “sangat serius” dan menimbulkan “dampak sosial yang sangat buruk,” sehingga layak dihukum mati.

Li pertama kali dijatuhi hukuman mati pada tahun 2022 setelah semua bukti kejahatannya dinyatakan sah dan kuat. Namun, ia sempat mengajukan banding dengan harapan hukumannya dapat dikurangi. Sayangnya, pengadilan lebih tinggi menolak banding tersebut awal tahun ini dan memperkuat hukuman mati sebagai vonis akhir.

Eksekusi ini menjadi salah satu bentuk ketegasan pemerintah China dalam menjalankan kebijakan anti-korupsi yang diusung Presiden Xi Jinping sejak ia mulai menjabat lebih dari satu dekade lalu. Xi Jinping telah berulang kali menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi pejabat yang menyalahgunakan wewenang mereka demi kepentingan pribadi. Kampanye ini telah menjerat banyak pejabat, baik di tingkat pusat maupun daerah, dan sering kali dianggap sebagai upaya untuk membersihkan pesaing politik di dalam tubuh Partai Komunis China.

Meski demikian, kampanye antikorupsi yang agresif ini menuai kritik dari beberapa pihak, termasuk kelompok pegiat hak asasi manusia, yang menilai bahwa hukuman mati seharusnya tidak lagi digunakan sebagai bentuk hukuman. China sendiri mengklasifikasikan data eksekusi mati sebagai rahasia negara, sehingga jumlah pasti orang yang dieksekusi setiap tahun tidak diketahui publik. Namun, menurut Amnesty International dan organisasi hak asasi manusia lainnya, ribuan eksekusi diperkirakan terjadi setiap tahun, menjadikan China sebagai negara dengan angka hukuman mati tertinggi di dunia.

Eksekusi Li Jianping ini menjadi pengingat keras bagi para pejabat di seluruh China bahwa penyalahgunaan kekuasaan tidak akan ditoleransi dan dapat berujung pada hukuman terberat. Pemerintah China terus memperketat pengawasan dan menegaskan bahwa keadilan akan ditegakkan tanpa memandang posisi atau jabatan seseorang. Dalam beberapa tahun terakhir, hukuman mati bagi kasus korupsi menjadi salah satu instrumen utama yang digunakan untuk memberikan efek jera.

Selain itu, kasus ini menegaskan kembali sikap pemerintah dalam melibatkan lembaga peradilan dan pengawasan yang lebih transparan dalam menindak pelaku korupsi. Dengan semakin canggihnya teknologi investigasi dan pengawasan, pihak berwenang China berharap dapat mencegah praktik korupsi sejak dini dan memastikan bahwa sumber daya negara tidak disalahgunakan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Eksekusi terhadap Li Jianping, meskipun kontroversial, mencerminkan upaya serius China untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik, dan sosial di tengah tantangan global. Otoritas China berharap tindakan ini menjadi contoh bagi pejabat lain untuk menjalankan tugas mereka dengan integritas dan tanggung jawab penuh kepada masyarakat.

Sumber:
https://news.detik.com/internasional/d-7690885/china-eksekusi-mati-pejabat-karena-korupsi