portalhukumid
Panduan baru dalam wawancara investigatif yang diberi nama ‘SANTAI’ baru-baru ini diluncurkan dengan tujuan mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDG), khususnya tujuan nomor 16 yang berkaitan dengan membangun institusi yang damai, adil, dan kuat. Panduan ini adalah hasil dari Proyek Perubahan (Proper) yang dikembangkan oleh Dr. Najmatuzzahrah sebagai bagian dari Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat 2 (Diklat PKN II) Angkatan XXI Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI). Proyek ini juga merupakan bentuk kontribusi untuk memperkuat kapasitas pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas kepemimpinan dengan pendekatan yang inovatif dan adaptif.
Panduan ‘SANTAI’ ini disusun di bawah bimbingan Coach Suseno dan Mentor I Nyoman Wara, dan menjadi bagian penting dalam Diklat PKN II, yang bertujuan membentuk pemimpin-pemimpin yang mampu menghadapi tantangan perubahan dan memimpin dengan cara yang efektif dan efisien di sektor pemerintahan. Dalam pelatihan ini, peserta diberi pembekalan tentang cara mengidentifikasi kebutuhan perubahan di tempat kerja masing-masing serta mengembangkan solusi konkret melalui proyek-proyek perubahan yang dapat memberikan dampak positif dan berkelanjutan.
Metode ‘SANTAI’ itu sendiri merupakan panduan wawancara investigatif yang didesain dengan pendekatan yang mengutamakan etika dan humanisme, serta sejalan dengan tujuan SDG nomor 16. Panduan ini bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan kualitas pengumpulan data selama wawancara investigatif, tetapi juga untuk menjaga agar proses tersebut berlangsung dalam suasana yang kondusif dan non-intimidatif. Dengan cara ini, wawancara dapat dilakukan secara lebih terbuka dan objektif, mengutamakan pengumpulan fakta tanpa tekanan atau paksaan, serta memastikan bahwa hak-hak pihak yang terlibat tetap dihormati.
Metode ini diadaptasi dari berbagai model wawancara investigatif global yang sudah teruji, seperti PEACE, PRICE, KREATIV, MENDEZ PRINCIPLE, dan UN MANUAL. Model ‘SANTAI’ sendiri mengusung prinsip-prinsip tersebut namun dengan penyesuaian yang lebih sesuai dengan konteks budaya lembaga audit negara dan sistem pemerintahan di Indonesia. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat menciptakan praktik wawancara yang lebih efisien, transparan, dan lebih manusiawi, sekaligus mendukung pencapaian tujuan transparansi dan akuntabilitas dalam pemeriksaan investigatif.
Dr. Najmatuzzahrah, yang memimpin proyek ini, memiliki visi untuk menghasilkan panduan yang tidak hanya sesuai dengan standar internasional, tetapi juga relevan dan mudah diimplementasikan di lembaga-lembaga pemerintahan Indonesia. Integrasi pendekatan humanis dalam metode wawancara investigatif ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil-hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga audit negara. Melalui panduan ini, diharapkan seluruh proses investigasi dapat berjalan lebih adil dan akuntabel, serta mencerminkan komitmen untuk berinovasi dan terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Peluncuran panduan ini menunjukkan upaya yang terus dilakukan untuk mendukung transparansi dalam pengelolaan keuangan negara dan memperkuat akuntabilitas pemerintahan.
Panduan ‘SANTAI’ ini juga diharapkan dapat menjadi alat penting dalam memajukan sistem pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel, yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan memperkuat integritas lembaga negara dalam menjalankan tugasnya.
