NAMA                : M. KODRI AZIZI

NIM                    : 0204242081

DOSEN              : INDANA ZULFAH, M.H

ASAL KULIAH : UIN SUMATERA UTARA

                       Sebanyak 344 guru besar dari berbagai perguruan tinggi yang tergabung dalam Aliansi Akademisi Peduli Indonesia mendesak Presiden Prabowo Subianto melakukan restrukturisasi kabinet secara menyeluruh.

                      “Membahas soal kondisi Indonesia yang kembali kondusif seusai demonstrasi anarkistis di sejumlah daerah dalam beberapa hari terakhir.” Penegasan tersebut disampaikan Menko Polkam Budi Gunawan.

                      Selain itu, terkait penegaskan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan, aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang berujung ricuh bahkan anarkistis itu bukan ulah peserta melainkan untuk perusuh.

                      Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia (UI), Sulistyowati Irianto, dalam konferensi pers daring pada Senin (1/9/2025), menegaskan “perlunya perubahan serius dalam susunan kabinet dan pejabat lembaga pemerintahan.”

                      Menurutnya, kabinet yang ramping, efisien, dan berbasis kompetensi akan mampu mengurangi beban keuangan negara sekaligus memulihkan kepercayaan publik. “Banyak kebijakan pemerintah dirumuskan tanpa dasar ilmiah dan tidak berbasis pada data yang valid. Program-program itu kerap salah sasaran, rawan penyimpangan, dan justru menimbulkan penolakan rakyat,” ungkap Sulistyowati.

                      Kasus ini menegaskan pentingnya transparansi dan pengawasan di lembaga pemerintah, serta menjadi perhatian publik terkait efektivitas penegakan hukum. Isu Politik-Hukum Terkini menunjukkan kompleksitas tantangan yang dihadapi pemerintah. Mulai dari pengisian jabatan strategis, dialog lintas agama, RUU prioritas, hingga kasus korupsi, semua menjadi sorotan masyarakat. Transparansi, kolaborasi antar lembaga, dan keseriusan dalam menegakkan hukum menjadi kunci agar dinamika politik dan hukum berjalan stabil dan aman.

SUMBER : https://www.beritasatu.com/nasional/2918926/isu-politik-hukum-restrukturisasi-kabinet-prabowo-hingga-ri-kondusif