Riski Pardinata Berutu
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menargetkan penghematan APBN Tahun 2025 hingga Rp306,69 triliun dari pemangkasan belanja perjalanan dinas hingga uang honor, baik di Kementerian/Lembaga (KL) maupun di pemerintah daerah (Pemda).
Sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, yang diteken Prabowo Subianto pada tanggal 22 Januari 2025. Pertama, Prabowo memangkas anggaran belanja Kementerian/Lembaga senilai Rp256,1 triliun. Kedua, ia juga memotong alokasi dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp50,59 triliun.
Prabowo menekankan penghematan hanya dilakukan dari belanja yang tidak terlalu urgent seperti perjalanan dinas. Sedangkan, pengeluaran dalam bentuk gaji pegawai dan bantuan sosial (bansos) tetap diutamakan. Prabowo juga meminta para menterinya untuk segera melakukan pembahasan rencana terhadap penghematan anggaran ini dengan DPR RI dan melaporkan padanya paling lambat 14 Februari 2025.
Yusuf Rendy Manilet, Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menilai ada beberapa faktor yang mendasari Prabowo melakukan pemangkasan anggaran perjalanan dinas dan lainnya, mulai dari mencari dana untuk membiayai program MBG hingga pembentukan kementerian baru.
Kemudian, sumber pendapatan negara yang direncanakan bertambah dari kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai tahun ini nyatanya batal diterapkan karena panen kritik dan penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Akhirnya, pungutan PPN 12 persen hanya menyasar pada barang-barang mewah.
“Proyeksi penerimaan pajak yang tadinya diekspektasikan bisa meningkat dari kebijakan tarif PPN 12 persen itu harus berubah, mengingat pemerintah melakukan penyesuaian untuk kebijakan tarif PPN 12 persen yang baru, di mana tarif ini nantinya tidak berlaku untuk semua barang ataupun aktivitas jasa,” ujar Rendy.
Selanjutnya terkait dampak diet APBN ini ke perekonomian, kata Rendy harus dilihat lebih rinci ke mana dana yang dipangkas ini akan dialihkan. Apakah nanti anggaran perjalanan dinas yang dipangkas dialokasikan untuk belanja lain atau tidak. Jika pemangkasan belanja perjalanan dinas dialokasikan untuk bansos, subsidi hingga infrastruktur, maka efek guncangannya tidak akan besar terhadap perekonomian nasional.
Meski begitu, Rendy mengakui bahwa kebijakan pemangkasan belanja perjalanan dinas KL dan Pemda ini akan berdampak besar bagi industri pariwisata, seperti perhotelan dan restoran.
“Jadi berita buruknya perhotelan mulai harus berpikir untuk menurunkan proporsi tamu dari pihak pemerintah dengan catatan kebijakan ini berlanjut,” jelasnya.
Ia juga berharap pemerintah bisa memberikan solusi terhadap para pelaku usaha yang berkaitan dengan kebijakan ini. Misalnya mendorong agar pariwisata Indonesia makin digandrungi sehingga potensi kehilangan potensi market dari konsumen negara bisa dikompensasi dari wisatawan domestik maupun mancanegara non pemerintah.
“Jadi untuk mengkompensasi kunjungan ke hotel dan penggunaan transportasi, pemerintah harus fokus pada kebijakan yang berkaitan dengan program pariwisata dan juga meningkatkan daya beli masyarakat secara umum,” pungkasnya.
Sumber:
