Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengusulkan agar seluruh mantan Presiden Republik Indonesia yang telah wafat dianugerahi gelar pahlawan nasional. Usulan ini disampaikannya sebagai respon terhadap berbagai pendapat publik mengenai pengusulan Presiden kedua RI, Soeharto, menjadi pahlawan nasional.

Bahlil menegaskan bahwa setiap mantan presiden, termasuk Soeharto, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan BJ Habibie, memiliki jasa besar bagi bangsa dan bangsa wajib menghargai kontribusi mereka. “Kalau kita terus melihat kekurangan tokoh bangsa, kapan kemajuan akan terjadi? Kita harus melihat kelebihan-kelebihan mereka juga,” ujar Bahlil dalam sebuah pernyataan resmi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (6/11).

​

Bahlil menuturkan bahwa selama 32 tahun memimpin Indonesia, Soeharto telah berhasil mengakhiri hiperinflasi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong swasembada pangan serta energi, menjadikan Indonesia memperoleh julukan “Macan Asia”. Ia mengakui bahwa tidak ada manusia yang benar-benar sempurna, tetapi jasa Soeharto tidak bisa dilupakan.

​

Selain Soeharto, Bahlil juga mengusulkan agar Gus Dur dan Habibie, yang dikenal berperan dalam demokrasi dan transisi reformasi, diberikan gelar pahlawan nasional sebagai bentuk penghargaan atas jasa mereka bagi bangsa.

​

Namun, usulan ini juga memantik perdebatan dan penolakan dari sejumlah kalangan yang menilai bahwa pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto tidak layak karena jejak sejarah kelam rezim Orde Baru, termasuk pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi yang melekat selama masa pemerintahannya.

Organisasi hak asasi manusia lokal dan internasional seperti KontraS dan Amnesty International menolak keras pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional. Mereka menegaskan bahwa jasa pembangunan tidak bisa menutupi pelanggaran HAM berat yang terjadi di bawah pemerintahannya. 

Beberapa aktivis dan sejarawan memperingatkan bahwa pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional bisa menimbulkan konflik sosial dan mengabaikan keadilan bagi korban pelanggaran hak asasi.

Mereka menyerukan agar proses penetapan gelar pahlawan nasional harus dilakukan secara transparan, objektif, dan didasari kajian sejarah yang menyeluruh, tidak hanya berdasarkan jasa pembangunan ekonomi semata.

Selain penolakan dari kalangan HAM, sejumlah tokoh nasional dan kader partai politik lain juga mengingatkan perlunya pendekatan yang lebih matang agar tidak menimbulkan perpecahan dalam masyarakat.

Sementara itu, sejumlah tokoh politik dan pendukung Golkar mendukung penuh usulan Bahlil. Mereka menilai penghormatan terhadap mantan presiden selayaknya mencakup seluruh aspek pengabdian mereka dan menghindari sikap memecah belah bangsa.

Ketua Dewan Gelar dan Kehormatan Negara, K.H. Fadli Zon, menyatakan Soeharto telah memenuhi syarat untuk dianugerahi gelar pahlawan nasional berdasarkan kontribusinya dalam pembangunan nasional dan stabilitas politik saat Orde Baru.

​

Fadli Zon mengungkapkan bahwa proses pemberian gelar pahlawan nasional membutuhkan kajian akademik dan persetujuan dari pemerintah pusat, dan sekaligus menepis tuduhan bahwa pemberian gelar tersebut hanya didasarkan pada pertimbangan politis semata.

Dalam konteks penolakan, koalisi masyarakat sipil menekankan pentingnya memperhitungkan kriteria moral dan etika dalam pemberian gelar pahlawan nasional, termasuk mempertimbangkan korban pelanggaran HAM dan dampak negatif kebijakan pemerintah terdahulu.

Usulan Bahlil dan respons publik menunjukkan adanya kebutuhan untuk menyusun kriteria pahlawan nasional yang lebih komprehensif dan inklusif agar tidak menimbulkan kegaduhan sosial.

Debat ini juga merangsang diskusi luas di kalangan akademisi dan media mengenai bagaimana Indonesia memandang sejarah kepemimpinan dan penghargaan atas jasa tokoh bangsa.

Pemerintah berjanji akan memberikan keputusan akhir setelah menerima kajian dari Dewan Gelar dan berbagai masukan dari masyarakat serta tokoh sejarah.Selain itu, proses pemberian gelar pahlawan nasional juga menjadi momen refleksi tentang bagaimana bangsa Indonesia mengelola warisan sejarah yang kompleks dan penuh liku.​