Penghujung tahun ini menjadi saksi perkembangan penting dalam dunia hukum perdata dan internasional yang menunjukkan kompleksitas serta tantangan besar akibat globalisasi, teknologi, dan dinamika geopolitik. Beberapa tren kasus hukum yang mencuat sepanjang tahun ini mencakup sengketa bisnis lintas negara, perkembangan hukum keluarga, serta upaya penyelesaian sengketa internasional dalam kerangka kerja baru yang lebih dinamis.

Seiring meningkatnya transaksi bisnis berbasis teknologi, sengketa kontrak menjadi salah satu masalah dominan di pengadilan perdata. Persoalan yang sering muncul berkisar pada pelaksanaan kontrak e-commerce, penyalahgunaan data konsumen, hingga dispute terkait Intellectual Property Rights (IPR) atau hak kekayaan intelektual.

Misalnya, kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran Non-Disclosure Agreements (NDA) dalam bisnis rintisan (startup) kerap menjadi sorotan karena semakin banyaknya investasi internasional yang masuk ke sektor ini. Selain itu, kebocoran data pribadi pengguna oleh platform teknologi global menjadi sengketa perdata yang diproses di berbagai negara.

Isu hukum perdata juga muncul di ranah hukum keluarga, terutama terkait perceraian, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama. Tahun ini, dinamika sosial turut mempengaruhi perkembangan hukum ini, seperti tuntutan pengakuan atas pernikahan beda agama dan implikasi hukum dalam perlindungan hak anak lintas negara. Sebagai contoh, peningkatan kasus perebutan hak asuh anak antara orang tua beda kewarganegaraan menjadi semakin kompleks karena harus melibatkan hukum internasional, seperti Konvensi Den Haag 1980 tentang aspek perdata dari penculikan anak.

Kasus Hukum

Sepanjang tahun 2024 menunjukkan tren sengketa investasi internasional yang signifikan, seiring pergeseran kebijakan ekonomi dan konflik geopolitik di berbagai kawasan. Penyelesaian sengketa sering kali dilakukan melalui mekanisme arbitrase internasional seperti di International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) atau Permanent Court of Arbitration (PCA). Contoh konkret adalah meningkatnya klaim investor terhadap pemerintah yang menerapkan kebijakan proteksionisme atau perubahan regulasi yang dianggap merugikan investor asing. Di sisi lain, negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, semakin aktif dalam memanfaatkan mekanisme ini untuk melindungi kepentingan nasional.

Ketegangan perdagangan antara negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, dan Uni Eropa memberikan dampak signifikan terhadap hukum internasional. Kasus-kasus terkait tarif impor, subsidi industri, dan hambatan non-tarif memicu banyak sengketa di WTO. Sebagai contoh, kasus-kasus dumping yang melibatkan produk baja dan aluminium, serta kebijakan proteksi lingkungan, menjadi tantangan hukum internasional yang menarik perhatian dunia sepanjang 2024.

Peningkatan peran arbitrase dan mediasi dalam menyelesaikan sengketa internasional. Mekanisme ini dianggap lebih efisien, cepat, dan fleksibel dibandingkan pengadilan tradisional. Beberapa forum arbitrase, seperti ICC (International Chamber of Commerce) dan SIAC (Singapore International Arbitration Centre), menjadi pilihan populer untuk menyelesaikan sengketa lintas negara. Selain itu, Mediation Convention di bawah kerangka hukum PBB semakin mendorong penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi. Ini relevan terutama bagi pelaku UMKM dan perusahaan menengah dalam sengketa dagang lintas negara.

Perkembangan teknologi digital turut mempengaruhi dinamika hukum perdata dan internasional. Sengketa terkait kebocoran data, peretasan, dan kedaulatan digital menjadi tantangan baru dalam hukum global. Kasus hukum yang melibatkan perusahaan teknologi besar, seperti penyalahgunaan data lintas batas, menciptakan pertanyaan baru terkait yurisdiksi, tanggung jawab hukum, dan perlindungan konsumen. Kasus penegakan hukum perdata yang terkait cybercrime, seperti pencurian aset digital dan penipuan investasi berbasis kripto, juga meningkat pesat pada tahun ini.

Tahun 2024 menunjukkan betapa hukum perdata dan internasional beradaptasi dengan perubahan zaman. Tren globalisasi, teknologi, dan kebijakan nasional mendorong penyelesaian sengketa yang lebih kompleks dan inovatif. Tantangan yang muncul tidak hanya mencakup substansi hukum, tetapi juga bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa dapat lebih efektif dan adil. Dalam konteks Indonesia, penguatan hukum perdata dan adaptasi terhadap tantangan global menjadi kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi serta kepercayaan investor internasional.