Penangguhan gelar doktor yang diberikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, oleh Universitas Indonesia (UI) menjadi sorotan publik saat ini. Kasus ini tidak hanya mempengaruhi reputasi seorang pejabat negara, tetapi juga memunculkan pertanyaan besar mengenai integritas dan transparansi dalam proses akademik di perguruan tinggi terkemuka. Di Indonesia, gelar Doktor merupakan gelar tertinggi yang hanya diberikan kepada individu yang telah menyelesaikan program doktoral yang mencakup penelitian ilmiah, penyusunan disertasi, dan ujian akademik yang ketat.

Perguruan tinggi seperti UI memiliki tanggung jawab untuk menjaga standar kualitas dan integritas akademik. Ketika ada indikasi bahwa proses pemberian gelar tidak sesuai dengan prosedur, maka perlu ada tindakan korektif, termasuk penangguhan atau bahkan pencabutan gelar. Kasus penangguhan gelar Bahlil ini menggambarkan adanya potensi pelanggaran atau ketidaksesuaian prosedur dalam pemberian gelar akademik. Dalam konteks ini, UI sebagai institusi pendidikan harus bertindak tegas untuk menjaga kredibilitasnya, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Penangguhan gelar doktor oleh UI dapat dipandang sebagai langkah preventif untuk menyelidiki apakah ada pelanggaran dalam proses pemberian gelar tersebut. Secara hukum, tindakan penangguhan ini merupakan hak dari universitas sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan gelar akademik. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi memberikan kewenangan kepada perguruan tinggi untuk mengatur dan menegakkan standar akademik melalui mekanisme internal mereka.

“Satu aja, jangan tabrak aturan. Kalau tabrak aturan, yang penting jangan ketahuan”

Jika ditemukan adanya pelanggaran prosedural, seperti ketidaksesuaian dalam proses ujian atau plagiarisme, maka UI memiliki dasar hukum untuk tidak hanya menangguhkan tetapi juga mencabut gelar tersebut. Hal ini sejalan dengan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa lembaga pendidikan harus menjamin kualitas proses dan produk akademiknya. Sebagai pejabat publik, Bahlil Lahadalia diharapkan memegang standar integritas yang tinggi.
Gelar akademik bukan hanya sekadar simbol prestasi pribadi, tetapi juga menjadi indikator kompetensi dan kepercayaan publik.

Ketika ada isu mengenai validitas gelar yang dimiliki oleh pejabat negara, hal ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap integritas pejabat tersebut. Dalam hal ini, Bahlil Lahadalia seharusnya proaktif untuk memberikan klarifikasi dan transparansi terkait proses perolehan gelarnya. Jika terdapat ketidaksesuaian, langkah yang tepat adalah mengakui dan mengikuti proses evaluasi yang dilakukan oleh UI. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen terhadap etika profesional.

Dampak Terhadap Kredibilitas Pergururuan Tinggi

Kasus ini juga menjadi tantangan besar bagi Universitas Indonesia sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Jika penangguhan gelar ini terkait dengan ketidaksesuaian prosedural, maka perlu ada audit internal yang komprehensif untuk memastikan tidak ada lagi kasus serupa di masa depan. UI harus memperkuat mekanisme kontrol kualitas akademik, termasuk pengawasan yang ketat terhadap proses ujian disertasi dan penerbitan gelar.

UI harus bersikap transparan dalam menjelaskan alasan di balik penangguhan ini kepada publik. Tanpa adanya penjelasan yang jelas, kasus ini dapat menimbulkan spekulasi negatif terhadap reputasi universitas dan menurunkan tingkat kepercayaan terhadap standar akademiknya. Kasus penangguhan gelar doktor Bahlil Lahadalia menjadi pengingat penting bagi seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk memperkuat sistem evaluasi dan penjaminan mutu akademik.

Beberapa langkah kebijakan yang dapat diambil antara lain: Pertama, pemerintah dan lembaga akreditasi perlu melakukan audit akademik yang lebih ketat, terutama dalam program doktoral, untuk memastikan bahwa standar dan prosedur telah diikuti dengan benar. Kedua, proses pemberian gelar harus lebih transparan dan dapat diakses oleh publik, sehingga ada akuntabilitas dalam setiap tahapan akademik. Ketiga, perguruan tinggi harus memberikan sanksi tegas kepada mahasiswa atau pihak internal yang terbukti melanggar standar akademik, termasuk mencabut gelar jika terbukti ada kecurangan atau ketidaksesuaian prosedural. Keempat, penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa gelar akademik memiliki arti dan nilai yang melekat pada kompetensi serta proses ilmiah yang dilakukan, bukan sekadar simbol status sosial.

Penangguhan gelar doktor Bahlil Lahadalia oleh Universitas Indonesia menjadi momen refleksi penting bagi dunia akademik dan pemerintahan di Indonesia. Kasus ini memperlihatkan pentingnya menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses akademik, terutama pada level tertinggi seperti gelar doktor. Bagi pejabat publik, gelar akademik harus digunakan dengan penuh tanggung jawab, sebagai simbol kompetensi yang diperoleh melalui proses yang sah dan bukan sebagai alat legitimasi yang diperoleh dengan cara instan. Kedepan, diperlukan upaya kolektif dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk menegakkan standar akademik yang lebih ketat dan mencegah terjadinya kasus serupa.