Pemerintah Indonesia kembali meluncurkan bantuan subsidi upah (BSU) bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta. Bantuan ini merupakan bagian dari enam insentif ekonomi yang disiapkan untuk menjaga daya beli masyarakat.

BSU adalah bantuan tunai yang diberikan oleh pemerintah kepada pekerja atau buruh yang memenuhi syarat. Tujuan dari bantuan ini adalah untuk membantu meringankan beban ekonomi pekerja, terutama di masa-masa sulit atau dalam kondisi ekonomi tertentu. BSU bukanlah program baru; sebelumnya, BSU telah diluncurkan selama pandemi Covid-19. Pada tahun 2020, fase pertama BSU diberikan sebesar Rp 2 juta kepada pekerja dengan gaji maksimum Rp 5 juta. Pada tahun 2021, BSU diberikan sebesar Rp 500.000 per bulan untuk pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta. Sementara itu, pada tahun 2022, BSU diberikan sebesar Rp 600.000 sekali untuk pekerja dengan gaji maksimum Rp 5 juta.

Tujuan dari BSU 2025 adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat sebagai respons terhadap tekanan konsumsi domestik yang belum pulih. Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya momen musiman yang biasanya meningkatkan pengeluaran masyarakat, seperti saat Idul Fitri atau Ramadan.

Meskipun keduanya bertujuan untuk mendorong perekonomian Indonesia, terdapat perbedaan antara BSU selama pandemi Covid-19 dan BSU 2025. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, skema pemberian BSU akan mirip dengan yang diterapkan selama pandemi, yaitu memberikan bantuan kepada masyarakat dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta. Namun, kali ini, nilai bantuan akan lebih kecil dibandingkan dengan bantuan selama periode Covid-19.

Airlangga juga menambahkan bahwa pemerintah akan menyediakan enam paket insentif ekonomi lainnya bersamaan dengan BSU. Paket insentif tersebut meliputi diskon, tarif listrik, pemotongan tarif tol, alokasi tambahan bantuan sosial, bantuan subsidi upah (BSU), dan perpanjangan program diskon kontribusi CKK atau asuransi kecelakaan kerja.

Pemerintah menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara stimulus ekonomi dan keberlanjutan fiskal. Oleh karena itu, jumlah BSU di tahun 2025 dirancang lebih kecil dibandingkan dengan saat pandemi, tetapi tetap efektif dalam mendukung daya beli masyarakat.

Hingga saat ini, pemerintah masih merancang ketentuan teknis untuk distribusi BSU, termasuk jumlah anggaran yang akan dialokasikan. Hal ini disampaikan oleh Airlangga setelah rapat koordinasi di Jakarta pada Sabtu, 24 Mei 2025.

Evaluasi terhadap BSU yang diberikan selama pandemi menunjukkan bahwa program ini berhasil menjaga daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi rumah tangga, yang berkontribusi pada pemulihan ekonomi nasional di tengah tekanan akibat pandemi. Sebuah studi empiris yang dilakukan oleh Institute for Development of Economics and Finance menunjukkan bahwa lebih dari 70% responden merasa BSU membantu mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama kebutuhan dasar seperti makanan, listrik, dan air.

Meskipun dirancang untuk memberikan manfaat, program BSU 2021 masih memiliki kekurangan, salah satunya adalah banyak responden yang berhak menerima BSU tetapi tidak mendapatkannya. Namun, diharapkan peluncuran BSU di tahun 2025 dan paket stimulus ekonomi lainnya dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan ekonomi global saat ini.