Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah lebih dari 5.000 kasus keracunan makanan dilaporkan di berbagai daerah. Angka ini menjadi alarm keras bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program yang menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir 2025.

Menteri Sekretaris Negara, Prasatyoha, dalam konferensi pers menyampaikan permohonan maaf atas insiden keracunan yang terjadi dan berjanji akan melakukan evaluasi. “Kami atas nama pemerintah dan Badan Gizi Nasional memohon maaf karena telah terjadi beberapa kasus keracunan di beberapa daerah. Ini bukan sesuatu yang kami harapkan dan bukan kesengajaan. Namun, ini menjadi bahan evaluasi dan catatan penting,” ujarnya. Pemerintah juga telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional dan pemerintah daerah untuk memastikan penanganan cepat dan perbaikan agar kejadian serupa tidak terulang.

Meski demikian, sejumlah pihak menilai evaluasi yang dilakukan pemerintah belum cukup. Pendiri dan CEO Center for Indonesia Strategic Development Initiative, Saminarsih, menyoroti bahwa ambisi pemerintah yang besar membuat pelaksanaan program MBG terburu-buru tanpa persiapan matang. “Mulai dari regulasi, keamanan pangan, kecukupan nutrisi, hingga monitoring dan evaluasi belum optimal,” katanya. Bahkan, hingga saat ini Peraturan Presiden sebagai payung hukum program MBG belum diterbitkan, sehingga tata kelola kelembagaan dan koordinasi antar kementerian serta pemerintah daerah menjadi tidak jelas.

Saminarsih juga mengkritik penggunaan produk pangan ultra proses dan susu berperisa tinggi gula dalam menu MBG di banyak sekolah. “Pemberian makanan ultra proses justru memicu obesitas pada anak dan remaja, bukan meningkatkan gizi,” tambahnya. Oleh karena itu, ia menegaskan perlunya moratorium atau penghentian sementara program MBG agar evaluasi total dapat dilakukan secara efektif.

Dukungan terhadap evaluasi total juga datang dari anggota Komisi 9 DPR Fraksi PDI Perjuangan, Edi Wurianto. Ia menilai fokus Badan Gizi Nasional yang lebih mengutamakan penambahan jumlah dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) dibandingkan kualitas dan standar keamanan pangan menjadi salah satu penyebab masalah. “Sebagian dapur dibangun tanpa memenuhi standar mutu dan keamanan pangan,” ujarnya. Selain itu, serapan anggaran dari total Rp71 triliun yang disediakan baru mencapai 18,6 persen. Kasus keracunan makanan yang terus berulang menimbulkan pertanyaan besar mengenai keseriusan pemerintah dalam menangani program MBG.