Raja Ampat, yang selama ini dikenal sebagai surga wisata bahari dunia, kini sedang dilanda kegelisahan. Temuan penambangan nikel di sejumlah pulau kecil di kawasan ini telah memicu penolakan dari masyarakat, aktivis lingkungan, dan berbagai kalangan. Media sosial diramaikan dengan narasi “Tager Seev Raja Ampat,” yang merupakan bentuk persetujuan terhadap tambang nikel yang muncul di kawasan yang dikenal dengan eksotisme alamnya.

Sebelum viral di media sosial, penolakan sudah lebih dulu disampaikan oleh masyarakat adat Raja Ampat. Menteri Pariwisata, Widianti Putri Wardana, dalam kunjungannya bersama DPR RI, menegaskan bahwa masyarakat ingin menjaga ekosistem dan identitas Raja Ampat sebagai destinasi wisata, bukan untuk industri ekstraktif.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, telah mengumumkan penempatan sementara izin penambangan nikel oleh PTK di kawasan Raja Ampat. Namun, langkah ini dinilai belum cukup oleh Greenpeace. Juru bicara hutan kampanye Greenpeace, Iqbal Damanik, mengungkapkan bahwa saat ini setidaknya ada lima izin tambang yang masih aktif di Raja Ampat. Kelima lokasi tersebut terdiri dari Pulau Gak, Pulau Kewe, Pulau Manoran, Pulau Batang Pele, dan Waigo Besar. Greenpeace juga melaporkan bahwa telah terjadi deforestasi sebesar 500 hektar, di mana 300 hektar di antaranya terjadi di Pulau Gak.

Permintaan nikel global untuk kendaraan listrik membuat investasi di bidang ini sangat menggiurkan. Namun dampak lingkungan yang ditimbulkan menjadi taruhan besar, khususnya untuk kawasan Raja Ampat. Bahlil menyatakan akan melakukan verifikasi terhadap sejumlah foto yang diduga menunjukkan kerusakan ekosistem, termasuk foto-foto di Pulau Pianemo. Ia menegaskan bahwa Pianemo adalah kawasan wisata yang jaraknya 30 hingga 40 km dari Pulau Gak, lokasi tambang yang dipermasalahkan. Namun menurut Greenpeace, kerusakan terumbu karang sudah terlihat di sekitar Pulau Gak, padahal Raja Ampat menyimpan sekitar 70% keanekaragaman hayati terumbu karang dunia.

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofi, mengungkapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah memberikan sanksi kepada empat perusahaan tambang nikel di Raja Ampat. Hanif menegaskan bahwa penambangan di pulau kecil melanggar prinsip keadilan antar generasi, dan kerusakan ekosistem di pulau-pulau kecil dinilai tidak dapat dijamin. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi menguatkan larangan aktivitas pertambangan di wilayah pesisir dan pulau kecil sesuai dengan prinsip pencegahan bahaya lingkungan.

Kegelisahan ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan, terutama di kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi seperti Raja Ampat.